Cara Pemkab Kudus Tangani Kemiskinan, Tunggu Mandataris Nota Keuangan dari Pusat

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -  Pemerintah daerah ditantang untuk menurunkan angka kemiskinan yang mengalami lonjakan sejak awal pandemi Covid-19.

Berbagi program taktis dinanti, agar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa segera mentas.

Tidak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten Kudus juga harus mengeluarkan jurus jitunya. Di daerah tersebut, angka kemiskinan selama pandemi tercatat mengalami lonjakan.

Survei terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus pada 2021 mencatat, angka kemiskinan di Kudus mencapai 7,60 persen atau 67,06 ribu orang.

Itu lebih tinggi dibanding dengan tahun 2020 angka kemiskinan di Kudus 7,31 persen atau 64,24 ribu orang.

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, satu di antara upaya yang pihaknya lakukan untuk menekan angka kemiskinan yakni dengan mengandalkan dana cukai.

Hanya saja, sampai saat ini belum ada mandataris perihal nota keuangan dari pemerintah pusat.

"Mandatori masalah nota keuangan belum jelas. Mungkin Januari, Februari, mungkin Maret baru mungkin bisa, karena peruntukan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 206 katanya ada perubahan. Juga ada peningkatan dana bagi hasil cukai," kata Hartopo.

Berhubung belum ada mandataris pusat, pihaknya belum bisa membeberkan untuk apa saja peruntukan dana cukai secara detail.

Namun, perihal pengentasan angka kemiskinan pihaknya optimistis jika bakal terlaksana dengan baik.

Pasalnya, saat ini geliat ekonomi sudah mulai terlihat di kalangan masyarakat bawah.

"Makanya kami ada banyak sekali kelonggaran terkait banyak yang terdampak sekarang sudah menggeliat naik dan dari perekonomian terlihat dari banyaknya setiap desa sudah memberdayakan UMKM. Ini salah satunya ekonomi sudah tumbuh," kata dia.

Sedangkan untuk upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah pihaknya lakukan, kata Hartopo, di antaranya yakni dengan menyelenggarakan bermacam pelatihan keterampilan.

Meskipun pada dasarnya pelatihan tersebut menyasar buruh pabrik rokok atau keluarganya, namun bagi Hartopo pelatihan tersebut juga bisa memberdayakan bagi elemen masyarakat yang lain.

"Bisa diperdayakan untuk yang lain. Karena keluarga buruh rokok tidak harus jadi buruh rokok," kata dia.

Lebih lanjut Hartopo mengatakan, bahwa selama pandemi Kudus sempat mengalami pertumbuhan ekonomi minus 3,5 persen.

Meski begitu, kata dia, saat ini kondisi pertumbuhan ekonomi kian membaik.

"Inflasi sudah mulai naik. Ini dampak ekonomi sudah mulai naik," kata dia. (*)