Breaking News:

Berita Kudus

Cara Pemkab Kudus Tangani Kemiskinan, Tunggu Mandataris Nota Keuangan dari Pusat

Pemda ditantang untuk menurunkan angka kemiskinan yang melonjak sejak awal pandemi.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Rifqi Gozali
Bupati Kudus HM Hartopo 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -  Pemerintah daerah ditantang untuk menurunkan angka kemiskinan yang mengalami lonjakan sejak awal pandemi Covid-19.

Berbagi program taktis dinanti, agar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa segera mentas.

Tidak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten Kudus juga harus mengeluarkan jurus jitunya. Di daerah tersebut, angka kemiskinan selama pandemi tercatat mengalami lonjakan.

Survei terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus pada 2021 mencatat, angka kemiskinan di Kudus mencapai 7,60 persen atau 67,06 ribu orang.

Itu lebih tinggi dibanding dengan tahun 2020 angka kemiskinan di Kudus 7,31 persen atau 64,24 ribu orang.


Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, satu di antara upaya yang pihaknya lakukan untuk menekan angka kemiskinan yakni dengan mengandalkan dana cukai.

Hanya saja, sampai saat ini belum ada mandataris perihal nota keuangan dari pemerintah pusat.

"Mandatori masalah nota keuangan belum jelas. Mungkin Januari, Februari, mungkin Maret baru mungkin bisa, karena peruntukan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 206 katanya ada perubahan. Juga ada peningkatan dana bagi hasil cukai," kata Hartopo.

Berhubung belum ada mandataris pusat, pihaknya belum bisa membeberkan untuk apa saja peruntukan dana cukai secara detail.

Namun, perihal pengentasan angka kemiskinan pihaknya optimistis jika bakal terlaksana dengan baik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved