Turunkan Angka Stunting di Purbalingga, BKKBN RI Bantu Pendanaan Rp 11 Miliar

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (BKKBN RI) melakukan monitoring penanganan stunting dan program keluarga berencana (KB) Kabupaten Purbalingga, Sabtu (5/2/2022) di Ruang Pringgitan, Pendopo Dipokusumo. 

Kepala BKKBN RI, Dr dr Hasto Wardoyo menyampaikan BKKBN mendapat mandat baru yakni membantu menurunkan stunting.

Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan dukungan anggaran yang tidak sedikit kepada Pemkab Purbalingga dalam rangka percepatan penurunan stunting dan KB yakni Rp 11 miliar.

Baca juga: Update Corona Wonosobo Minggu 6 Februari 2022: 14,719 Positif Covid, Jateng 626.629

Baca juga: Ini Daftar Pemenang Festival Islami SMK Teuku Umar Semarang

Baca juga: Jelang Persik Kediri vs PSIS Semarang, Dragan Beberkan Solusi dari Krisis Gol Mahesa Jenar

"Jadi terdiri dari BOKB (Bantuan Operasional KB) sebesar Rp 9,2 miliar kemudian juga ditambah DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik sebesar Rp 1,8 miliar. 

Sehingga total Rp 11 miliar," kata dr Hasto dikutip dari Tribunbanyumas.com, sebagaimana dalam rilis. 

Anggaran tersebut dialokasikan melalui dinas yang membidangi KB, yakni Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBPPPA). 

Dalam membantu penurunan stunting anggaran tersebut bisa digunakan untuk jambanisasi, bedah rumah, pembangunan saluran air bersih rumah tangga dan sebagainya.

dr Hasto menuturkan, progres penurunan angka stunting di Purbalingga dinilai cukup baik yakni 16,8 persen. 

Angka tersebut sudah mendekati target nasional tahun 2024 yakni 14 persen.

Untuk membantu penurunan ini BKKBN RI telah membentuk Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) di tiap daerah.

"Di Purbalingga TPK ada 769 Tim, masing-masing tim terdiri 3 orang. 

Mereka akan bertugas pencegahan dini terhadap keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting," katanya. 

Ia memperkirakan jumlah penduduk Purbalingga yang mencapai 1 juta jiwa, maka ada 7.000 orang menikah per tahun dan 5.000 kelahiran pertama. 

TPK akan bertugas mendampingi mereka yang akan menikah, hamil/akan melahirkan.

"Semua yang mau nikah 3 bulan sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan rangka dalam bentuk tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan Hb. 

Kalau tidak memenuhi syarat bukan dilarang nikah, tetap dinikahkan tapi sebelum hamil ada perlakuan khusus dengan stabilkan Hb supaya tidak melahirkan stunting baru," katanya.

Terkait dengan KB, Purbalingga juga menunjukan capaian positif khususnya penggunaan alat kontrasepsi pasangan usia subur (PUS) yang mencapai 64,6 persen.

Sedangkan pengguna alat kontrasepsi jangka panjang sudah 31,9 persen.

"Tidak hanya yang melakukan KB jenis MOP, kali ini yang akan melakukan KB jenis MOW juga akan kami berikan uang saku Rp 300 ribu. 

Jadi inilah spirit kita agar stunting turun, AKI/AKB turun dan akseptor KB baik," katanya. 

Sementara itu Wakil Bupati Purbalingga H Sudono menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan BKKBN RI dalam rangka penurunan stunting dan peningkatan pelayanan KB.

Baca juga: Social.co Beri Ruang Apresiasi Sineas Muda Kota Semarang, Ingin Nonton Film Indie Bisa Datang Kesini

Baca juga: Apa Itu Perigi? Perbedaannya dengan Sumur, Lokasi Terjatuhnya Rayan Bocah 5 Tahun dari Maroko

Baca juga: Promo Alfamart Hari Ini Minggu 6 Februari, Diskon Belanja Beras, Mie Instan hingga Sabun Mandi

"Inilah yang memang kami tunggu-tunggu, jadi pemerintah pusat tidak hanya memberikan instruksi-instruksi saja tapi juga membantu dalam hal dukungan anggaran," katanya.

Disamping itu, Wabup Sudono juga menyampaikan aspirasi para penyuluh KB di Purbalingga mengenai kebutuhan kendaraan operasional/sepeda motor pendukung yang memadai. 

Khususnya untuk yang bertugas di wilayah utara dengan medan yang bergunung-gunung. 

Wabup Sudono berharap anggaran yang diberikan BKKBN benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik dan berdampak pada penurunan angka stunting. 

"Harapan kita angka stunting Kabupaten Purbalingga bisa turun sampai 12 persen," imbuhnya. (Tribunbanyumas/jti)