Saya Enggak Mau Berkomentar, Respon Mantan Wakil Ketua DPRD Blora Soal Serobot Hak Kepemilikan Tanah

"Yang istri pelapor dapatkan dari kantor PPAT Elizabeth Estiningsih," ujarnya. 

Zaenul mengatakan, klien dan istri tidak pernah menghadap notaris atau PPAT guna menandatangani Akta Jual Beli atas tanah tersebut. 

Pun tidak pernah juga menjual tanah tersebut kepada Abdullah Aminudin.

Zaenul menuturkan, timbulnya akta jual beli tersebut nyata-nyata telah merugikan pelapor dan keluarganya. 

"Rumah beserta barang-barang dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak bisa dinikmati, dikuasai, digunakan, dirawat dan lain sebagainya," tuturnya. 

"Kami berharap agar penyidik dapat segera menuntaskan penanganan perkara yang klien kami laporkan ini."

"Berantas mafia tanah," tandasnya. 

Zaenul menyebut, sebelum melaporkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora periode 2014-2019 tersebut, kliennya telah mengajak terlapor untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. 

"Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil," ujarnya. 

Adapun pada 7 Desember 2021 berdasarkan Nomor : STTLP/237/XII/2021/JATENG/SPKT, Sri Budiyono yang merupakan seorang PNS melaporkan Abdullah Aminudin dan Elizabeth Estiningsih.

Terkait dugaan tindak pidana pembuatan atau penggunaan akta autentik berupa akta jual beli dan penggelapan dan penipuan, sesuai Pasal 264 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 378 KUHP.

Adapun diperkirakan harga tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut sekira Rp 900 juta.

Lokasinya berdekatan dengan Perumahan Blingi Kecamatan Tunjungan. (*)

Baca juga: Manchester United Kembali Apes, Tak Bisa Kalahkan Southampton, Di Kandang Cuma Dapat Satu Poin

Baca juga: Ini Wejangan Cristian Gonzales Kepada Sandy Walsh dan Jordi Amat, Pemain Naturalisasi Indonesia

Baca juga: Liga Inggris Makin Memanas, Juergen Klopp Sentil Liverpool, Respon Pep Guardiola: Terpenting Fokus

Baca juga: Motor Andrea Dovizioso Ringsek di Tikungan 9, Crash Hari Kedua Tes Pramusim MotoGP Mandalika