Berita Pati
Bupati Haryanto Bacakan LKPJ 2021, Penyelenggaraan Pemerintahan Tak Optimal Karena Pandemi di Pati
Dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak peserta juga menjadi dibatasi atau bahkan tidak dilaksanakan.
Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: deni setiawan
TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pati pada 2021.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pati Haryanto ketika menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Senin (21/3/2022).
Baca juga: HINDARI! Jalur Pantura Pati-Rembang Macet Total Ada Perbaikan Jalan di Batangan
Baca juga: AHHA PS Pati Berubah Nama Jadi Bekasi FC, Atta Halilintar Sowan ke Tri Adhianto, Ini Respon PT LIB
Baca juga: Berikut Link Mengurus EKTP Hilang Secara Online di Kudus, Pati, Rembang, Blora dan Jepara
Baca juga: Ratusan Bhabinkamtibmas Polres Pati Dikerahkan untuk Salurkan Bantuan Bagi PKL & Nelayan
“Pandemi Covid-19 yang melanda masih berdampak pada semua sektor kehidupan di Kabupaten Pati."
"Baik itu pemerintahan, lingkungan, kesehatan, sosial-ekonomi, pendidikan, maupun sektor lainnya,” urai Haryanto kepada Tribunjateng.com, Senin (21/3/2022).
Dia menyebut, pandemi Covid-19 juga menyebabkan adanya refocusing atau penggeseran anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah persebaran Covid-19.
Akibatnya, kegiatan yang terdampak refocusing anggaran menjadi tidak maksimal dalam mencapai tujuan kinerja.
“Dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak peserta juga menjadi dibatasi atau bahkan tidak dilaksanakan."
"Kunjungan dari dan ke luar daerah juga sangat dibatasi dan selalu dilakukan protokal kesehatan,” kata Haryanto.
Dia menuturkan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah Pusat yang diterapkan di seluruh Indonesia membuat Pemkab Pati harus menyesuaikan diri.
Sehingga banyak kegiatan masyarakat yang terpengaruh.
Di sektor pendidikan, pandemi Covid-19 mengakibatkan pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan tatap muka sehingga interaksi antara guru dan peserta didik dilakukan melalui pembelajaran dalam jaringan (daring).
Dalam rangka penanganan masalah tersebut, lanjut Haryanto, pemerintah daerah telah mengambil sejumlah langkah.
Seperti melaksanakan refocusing atau penggeseran beberapa kegiatan untuk mendukung program Pemerintah Pusat.
“Kami juga lakukan penyiapan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan lebih awal,” tutur dia.
Terkait anggaran, lanjut Haryanto, pihaknya melakukan penguatan sistem perencanaan dan keuangan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Serta menerapkan skala prioritas untuk pembiayaan dan pembelanjaan daerah.
Perkembangan dinamika pandemi, menurut Haryanto, memang sangat berkontribusi terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Adapun dia menjelaskan, struktur APBD Kabupaten Pati 2021 sebagai berikut.
Pendapatan daerah Kabupaten Pati terealisasi sebesar RP 2,72 triliun.
Prosentasenya 101,28 persen atau melampaui target yang sebesar Rp 2,69 triliun.
Adapun belanja daerah terealisasi sebesar Rp 2,62 triliun atau 93,98 persen dari target yang sebesar Rp 2,79 triliun. (*)
Baca juga: Nala Isne Saksi Kunci Ibunya Terbunuh, Polres Kendal: Dia Masih Dirawat di RSUP Kariadi Semarang
Baca juga: Lawan Persipura, Junianto Minta Pemain PSIS Semarang Tampil All Out, Jangan Sampai Dikira Main Mata
Baca juga: Junianto Beri Jaminan Profit, Ajak Perusahaan Jateng Ikut Sponsori PSIS Semarang
Baca juga: Ibu Bunuh Anak di Brebes, Sudah Ditangkap Tapi Belum Dijadikan Tersangka, Ini Alasan Polisi