Berita Jepara

Bupati Jepara Ancam Polisikan Oknum yang Berani Jual Beli Jabatan

Pemerintah Kabupaten Jepara angkat bicara terkait pembentukan panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP

Tribun Jateng / Diskominfo Jepara
BUPATI LANTIK PEJABAT - Bupati Jepara Dian Kristiandi melantik beberapa pejabat di Pemkab Jepara yaitu Kepala Satpol PP, Kepala Disdukcapil, dan Inspektorat, beberapa waktu lalu. (Diskominfo Jepara). 

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA --- Pemerintah Kabupaten Jepara angkat bicara terkait pembentukan panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dituding telah melanggar Pasal 110 Ayat 4l3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam pasal tersebut disebutkan panitia seleksi melibatkan unusr internal dan eksternak pemerintah yang bersangkutan.

Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno mengungkapkan berdasarkan penelusurannya, pihaknya menemukan lima panitia seleksi yang terdiri Wisnu Zahrih (Kepala BKD Jawa Tengah), Tuhana (Dosen Universitss Sebelas Maret), Annastasia (dari Universitas Diponegoro), M Sholih (Tokoh masyarakat Jepara), dan Henry Santosa (Widya Iswara Jateng) berasal dari eksternal tidak ada dari internal Pemkab Jepara.

Bupati Jepara Dian Kristiandi saat melantik Kasatpol PP, Kepala Disdukcapil, dan Inspektorat, beberapa waktu lalu.
Bupati Jepara Dian Kristiandi saat melantik Kasatpol PP, Kepala Disdukcapil, dan Inspektorat, beberapa waktu lalu. ((Dok. Diskominfo Jepara)

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara, Ony Sulistijawan mengatakan terkait usulan pengisian jabatan yang kosong untuk kepala dinas, Bupati Jepara Dian Kristiandi telah bersurat kepada Komisi Aparatus Sipil Negera (KASN) perihal permohonan rekomendasi seleksi terbuka pengisian JPTP.

Surat itu bernomor 800/031 tanggal 25 Februari 2022.

"Dan kami telah menerima balasan berupa rekomendasi dari KASN dengan surat nomor B-1053/JP.00.00/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 hal rekomendasi rencana seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara," kata Ony, Kamis (24/3/2022).

"Jadi pernyataan bahwa pansel cacat hukum adalah tidak berdasar," tegasnya, menambahkan.

Dia meminta kepada DPRD Jepara bisa meminta klarifikasi langsung kepada pihaknya sebelum mengeluarkan pernyataan ke media massa.

Hal ini untuk mencegah kesalahpahaman dan pembentukan opini yang keliru sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Apabila itu terjadi, kelancaran pembangunan di Kabupaten Jepara bisa terganggu.

"Harapan kami dengan tersegeranya pengisian jabatan kepala dinas dan direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini lebih mengoptimalkan kinerja OPD dalam pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Jepara," bebernya.

Ony menegaskan pihaknya selalu mengedepankan aturan dalam menjalankan kegiatan. 

Dia juga mengungkapkan Bupati Jepara Dian Kristiandi juga menyilakan semua pihak untuk mengawasi lelang jabatan.

"Beliau sendiri yang akan membawa kepada pihak yang berwajib jika terbukti adanya jual beli jabatan tersebut," tandasnya.(yun).

Baca juga: Chord Kunci Gitar dan Lirik Terabaikan Ngatmombilung

Baca juga: Lelang Jabatan, Bupati Jepara Akan Seret Oknum yang Berani Jual Beli Jabatan

Baca juga: 7 Artis Ini Kena Prank Gilang Juragan 99 yang Mengaku Punya Jet Pribadi

Baca juga: Komisi D DPRD Kabupaten Semarang Minta Dinas Fasilitasi Permasalahan Puskesmas Jambu

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved