Masalah Jagung untuk Peternak Rakyat Belum Beres, Diduga Pemerintah Salah Distribusi

TRIBUNJATENG.COM, SURAKARTA -- Pertengahan 2021 harga jagung melambung melebihi Rp5.000 per kg, yang membuat peternak rakyat di Jawa Tengah tak mampu berproduksi.

Pemerintah pada akhir 2021, mengambil kebijakan mensubsidi jagung, khusus untuk peternak rakyat tingkat Usaha Mikro Kecil (UMK) sebanyak 30.000 ton.

Kebijakan tersebut dilanjutkan pada 2022, dan mendapat kritikan dari Komisi IV DPR RI. Menurut mereka, bantuan 30.000 ton jagung bersubsidi pada 2021 tersebut, banyak salah sasaran,

“Bantuan tersebut tidak merata, bahkan salah sasaran,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan.

Ia meminta pemerintah untuk mendistribusikan jagung lebih merata, tidak hanya pada peternak tertentu saja. Ia mengklaim, banyak peternak kecil tidak mendapat bantuan jagung tersebut pada 2021.

Menurut Budhy yang juga politisi Golkar itu, bantuan jagung dari pemerintah pada 2021, hanya diperuntukkan bagi peternak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Kendal, dan Blitar,

“Banyak peternak di daerah lain, tidak menikmati bantuan jagung tersebut,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi penyaluran bantuan jagung, agar lebih merata.

“Tidak seperti penyaluran tahun 2021. Potensi salah sasaran juga besar pada 2022, karena data peternak rakyat belum rapi di Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di kabupaten-kabupaten,” papar Budhy.

Ia menegaskan, pemerintah juga fokus menyalurkan bantuan jagung ke sentra-sentra produksi ayam petelur di berbagai wilayah.

Menurut Budhy, pada Juni 2021, harga telur merosot Rp16.900 per kilogram. Pada September 2021, bahkan harga telur mencapai titik terendah hanya Rp13.500 per kilogram.

Pada saat yang sama, harga jagung naik karena beberapa hal, di antaranya populasi ayam pedaging dan petelur meningkat.

Lalu, pada bulan itu belum memasuki masa panen jagung. Selain itu, produsen jagung dunia menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pada September tahun lalu, harga jagung tembus Rp6.200 per kilogram. Biaya produksi peternak naik sampai 1,5 kali lipat. Pemerintah perlu terus memperbaiki data peternak rakyat kelas UMK, agar bisa memetakan daerah yang surplus dan defisit terkait kebutuhan jagung.

Senada dengan Budhy Setiawan, anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Singgih Januratmoko mengingatkan, bantuan jagung dari pemerintah malah menyasar kepada peternak kategori menengah dan atas.