Mantap, 6 Kali Tanpa Jeda Bupati Batang Wihaji Berhasil Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK RI

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Bupati Batang Wihaji berhasil mempertahankan tradisi prestasi meraih opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ) dari Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Badan Pemeriksa Keungan RI Jawa Tengah. 

Opini WTP yang di raih Pemkab Batang tahun ini menjadi ke enam kalinya secara berturut-turut tanpa jeda selama 6 tahun. 

Hal itu pun menjadi prestasi luar biasa di kepemimpinan Bupati Wihaji dan Wakilnya Suyono pada akhir masa jabatannya selama 5 tahun yang akan berakhir pada 22 Mei 2022 mendatang.

"Saya sangat apresiasi dan terimakasih kepada seluruh pimpinan OPD, Sekda dan DPRD yang secara teknis membantu saya selaku Bupati sesuai dengan regulasi, hingga meraih prestasi opini WTP dari BPK RI," tutur Bupati Wihaji usai menerima Opini WTP BPK RI di Semarang, Jumat (13/5/2022).

Lebih lanjut, dikatakan Wihaji opini WTP bukan berarti tidak ada masalah, ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti untuk diperbaiki. 

"Ini bagian dari kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan Pemerintah Daerah," ujarnya.

Politisi Golkar itu menyebutkan bahwa catatan atau rekomendasi dari BPK RI untuk Pemkab ataupun Pemkot rata-rata dikekurangan volume proyek pembangunan fisik, kelebihan pembayaran dan masalah aset daerah. 

"Catatan atau rekomendasi BPK itu untuk Pemkab paling banyak pada aset kalau aset itu belanja barang yang setiap tahun mengalami kenaikan. 

Namun  tidak bertentangan dengan regulasi tapi harus diperbaiki," jelasnya. 

Wihaji juga berharap prestasi Opini WTP yang telah menjadi tradisi setiap tahun dapat dipertahankan oleh Pelaksana Tugas (Pj) Bupati yang akan datang selama dua tahun mendatang. 

"Saya yakin Pj Bupati selama dua tahun nanti memiliki semangat yang sama terus mempertahankan opini WTP demi kemanfaatan rakyat Batang,"ungkapnya. 

Senada juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusup yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut. 

Ia menuturkan sangat mengapresiasi prestasi ini dan terimkasih atas kerja keras seluruh elemen Pemkab Batang. Namun, karena DPRD memilik tugas pokok dan fungsi kontrol maka akan  mempelajari catatan atau rekomendasi dari BPK RI. 

"Catatan dan rekomendasi BKP akan kita pelajari, tindaklanjuti dan kita bahas bersama anggota DPRD," tukasnya 

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Alubi mengatakan, pemeriksaan atas LKPD mengacu pada kewajaran informasi atas keungan daerah yang berpedoman pada standar keuangan nengara yang mengharuskan mematuhi kode etik akuntan negera.