Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Kanwil Kemenkumham Jateng

Proses Pembangunan Zona Integritas Jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Akan Dievaluasi

"Kantor Wilayah Jawa Tengahmengusulkan 14 UPT berpredikat WBBM dan 36 UPT berpredikat WBK," ungkapnya.

Editor: abduh imanulhaq
KEMENKUMHAM JATENG
Meeting desk evaluasi TPI yang digelar di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah menandai dibukanya tahapan tersebut, Kamis (19/05) 

Kegiatan ini harus dimaknai sebagai sarana guna mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari KKN dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Meeting desk evaluasi TPI yang digelar di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah menandai dibukanya tahapan tersebut, Kamis (19/05)
Meeting desk evaluasi TPI yang digelar di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah menandai dibukanya tahapan tersebut, Kamis (19/05) (Istimewa)

“Apapun hasilnya nanti, hendaknya sebuah evaluasi bisa menjadi refleksi dan pelajaran bagi kita semua untuk lebih meningkatan upaya dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas,” ujar Yuspahruddin.

“Yang pasti, lakukan yang terbaik selama evaluasi berjalan. Ikuti semua tahapan dengan baik, patuhi semua ketentuan, tampilkan performa terbaik dan tunjukan komitmen yang luar biasa dari seluruh jajaran,” pesannya menutup kata sambutan.

Selanjutnya Inspektur Wilayah IV Budi memberikan kata sambutan dan paparannya yang menjadi penanda dibukanya desk evaluasi oleh TPI.

Meeting desk evaluasi TPI yang digelar di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah menandai dibukanya tahapan tersebut, Kamis (19/05)
Meeting desk evaluasi TPI yang digelar di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah menandai dibukanya tahapan tersebut, Kamis (19/05) (Istimewa)

Budi menegaskan bahwa tujuan kontestasi Zona Integritas bukan hanya semata meraih predikatnya saja.

Dia mengajak seluruh jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk berkompetensi secara profesional.

“Mari kita bersama-sama berkompetisi secara profesional dan tujuan kita bukan untuk mendapatkan WBK/WBBMnya saja, tapi apakah kita bisa membangun pola kerja yang memberikan pelayanan tentunya diharapkan tidak boleh ada KKN,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bagaimana mekanisme penilaian akan berjalan.

Selain secara langsung, kegiatan juga diikuti oleh seluruh UPT secara virtual. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved