Berita Blora
Jadi Salah Satu Lumbung Padi Jateng, Bupati Dukung Sektor Pertanian Blora Lebih Mandiri dan Modern
Bupati Blora Arief Rohman sebut Kab Blora menjadi salah satu lumbung padi di Jateng.
Penulis: ahmad mustakim | Editor: sujarwo
TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Bupati Blora Arief Rohman menyebut Kabupaten Blora menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Tengah.
Oleh sebab itu, Bupati ak

an mengawal dan mendukung agar pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Blora menjadi lebih maju, mandiri dan modern.
Bupati menjelasakan dari data yang ada, Kabupaten Blora pada tahun 2021 memiliki luas panen sawah sejumlah 83.652,6 Ha dengan produksi padi sebesar 536.140,96 ton.
Kemudian luas panen tegal sebesar 18.235 Ha dengan produksi padi sejumlah 97.311,92 ton.
"Hal inilah yang membuat Kabupaten Blora menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Tengah," ucap Bupati kepada tribunmuria.com, Jumat (27/5/2022).
Dari jumlah tersebut, pihaknya menyatakan siap melaksanakan program dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI berupa Kegiatan Demplot Uji Bahan Alami (Biosaka) terhadap Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Padi.
"Kami juga akan mengawal dan mendukung agar pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Blora menjadi lebih maju , mandiri dan modern," tegasnya.
Bupati yang akrab disapa Mas Arief ini meminta agar para petani di Blora, atau Getas khususnya, untuk dapat mempelajari dan mencoba biosaka ini.
"Jika demplot ini berhasil, saya yakin petani - petani di daerah lain juga akan menggunakan metode yang sama juga," terangnya.
Bupati Blora Arief Rohman juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian RI, khususnya kepada Dirjen Tanaman Pangan, para akademisi, Kepala Dispertapa Kabupaten Blitar, yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu dengan para petani di Getas, Blora.
"Saya berharap nantinya biosaka dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Blora untuk memajukan sektor pertanian," ucapnya.
Bupati menjelaskan saat ini ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi kimia menjadi persoalan tersendiri dalam pembangunan pertanian.
Terlebih ketika alokasi pupuk subsidi tersebut tak sesuai dengan permintaan petani. Akibatnya gejolak kelangkaan pupuk pun terjadi.
"Dari permasalahan hal tersebut pemerintah terus mendorong petani agar tak lagi tergantung dengan pupuk kimia bersubsidi dan bisa mandiri dalam penyediaan pupuk," jelas Bupati.