Selamet Tak Tahu dan Tak Pernah Dapat BLT DBHCHT, Dinsos Blora : Masih Tahap Verifikasi

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 untuk petani tembakau di Blora sekitar Rp 4,6 miliar.

Namun belum semua petani tembakau di Blora tahu soal adanya BLT DBHCHT untuk petani tembakau.

Seorang petani tembakau asal Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Selamet, menyebut tidak mengetahui adanya BLT DBHCHT tersebut.

"Nggak tahu mas, dan nggak pernah dapat," katanya, saat ditemui Tribunjateng.com, di sela-sela kegiatannya memanen daun tembakau di lahannya, Rabu (3/9/2025).

Lebih lanjut, pria berusia 40 tahun itu, mengatakan hanya sempat mendengar kalau buruh pabrik rokok dapat bantuan. Tapi bukan petani tembakau.

Pihaknya, berharap jika ada bantuan seperti itu untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

Utamanya terhadap petani seperti dirinya.

Selamet mengatakan bertani tembakau selalu dilanda rasa was-was jika gagal panen.

Apalagi, menurutnya jika gagal panen, kerugian ditanggung oleh petani sendiri.

Biasanya, Selamet menjual tembakau hasil dari lahannya ke pabrik, yang ada di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang.

"Kalau benar ada bantuan untuk petani tembakau ya bagus mas. Bisa membantu kami para petani. Karena kan nggak pasti hasil panen bagus," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi,  mengatakan alokasi DBHCHT tahun 2025 yakni sebesar Rp 4,6 miliar. Dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 3.888.

"Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat nanti menerima Rp 1,2 juta.

Maksimal bisa diberikan tiga kali, jadi tahap pertama Rp 400 ribu, tahap kedua Rp 400 ribu, dan tahap ketiga Rp 400 ribu."

"Tapi juga bisa diberikan satu tahap langsung Rp 1,2 juta, seperti provinsi, dan kita rencanakan satu tahap selesai," paparnya.

Kendati demikian, sampai saat ini masih dalam tahap proses verifikasi dan validasi (verval).

"Belum (belum bisa dicairkan-red) ini masih proses verval pengganti karena data ada yang ganda, ada yang sudah menerima DBHCHT dari provinsi dan kita koordinasikan dengan penyuluh pertanian," paparnya.(Iqs)