Warga Perancis Diancam 5 Tahun Pidana Karena Palsukan Dokumen Keimigrasian

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang menindak seorang WNA asal Perancis berinisial JED, karena melakukan pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

Ia disangka telah melanggar pasal 123 huruf a Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

DIterangkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan, dalam siaran tertulisnya, berkas perkara penyidikan telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang. 

"Tersangka terancam pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 500 juta," kata Guntur, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Penembakan di Pabrik Maryland AS Tewaskan 3 Orang, Pelaku Terluka saat Baku Tembak dengan Polisi

Baca juga: Oknum TNI Tertangkap Bawa 42 Butir Amunisi di Bandara Sentani Jayapura

Dilanjutkannya, berkas perkara dan tersangka JED rencananya akan dilimpahkan ke Kejari Kota Semarang pekan depan. 

"Dengan begitu, tersangka akan segera disidangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucapnya.

Ia menuturkan, pelanggaran Keimigrasian terjadi tak hanya kali ini saja. 

"Selama Januari hingga Mei 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang telah mendeportasi empat WNA ke negaranya masing-masing. Mereka terdiri dari dua warga Korea Selatan, satu warga Vietnam, dan satu warga Timor Leste," paparnya.

Guntur menjelaskan, WNA yang dideportasi karena melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-undang no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

"Tiga orang asing tersebut adalah pemegang izin tinggal terbatas dan satu orang pemegang izin tinggal kunjungan," terangnya.

Menurutnya hingga kini, upaya penegakan hukum keimigrasian terus ditingkatkan dengan memperkuat tim Pengawasan Orang Asing di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

"Penguatan pada kegiatan Intelijen Keimigrasian dan operasi lapangan baik operasi terbuka atau tertutup juga terus dilakukan," tegasnya.

Data dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, pada 2021 lalu, 40 kasus pelanggaran keimigrasian yang ditangani. Khususnya terkait administrasian izin tinggal. 

"Tapi tidak semua sampai tahap pendeportasian, ada sekitar 26 pengenaan denda adminstrasi keimigrasian, ada pula yang pemberharuan atau perubahan status izin tinggal. Yang kami deportasi mayoritas WNA dari China total 8 orang, sisanya dari Amerika, Belanda, dan Singapura," ujarnya.