Kata KPK Menyoal Status Bendahara Umum PBNU Mardani Maming, Benarkah Berstatus Tersangka?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara terkait status hukum Bendahara Umum PBNU, Mardani H Maming pasca dicekal bepergian keluar negeri.

Pernyataan KPK ini pun menjawab berbagai informasi yang menyebut apabila Mardani Maming saat ini telah berstatus tersangka.

Bahkan, penyebab pasti Mardani dicekal serta terkait kasus apakah, hingga kini masih simpangsiur.

Baca juga: PBNU Tanggapi Kabar Bendahara Umum Mardani Maming Ditetapkan Jadi Tersangka KPK

Baca juga: Alasan PBNU Belum Mencopot Posisi Bendahara Mardani Maming Tersangka KPK

Namun KPK menegaskan tak akan mengumumkan status tersangka seseorang sebelum melakukan upaya paksa penahanan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto menyatakan hal tersebut menyusul kabar ditetapkannya Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming sebagai tersangka oleh KPK.

"Kami tidak akan pernah mengumumkan, tersangka dan lain-lain, tidak ada."

"Pada saat ekspose nanti saatnya," ujar Karyoto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/6/2022).

Informasi mengenai penetapan status tersangka Maming diketahui dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setelah KPK kedapatan mengajukan permohonan pencegahan terhadap Maming agar tidak bepergian ke luar negeri.  

"Itu yang sudah mungkin disampaikan oleh Imigrasi."

"Mungkin itu datanya ada seperti itu keadaannya dan kami tidak akan berkomentar panjang lebar," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, pengumuman status tersangka oleh KPK akan dilakukan bersamaan upaya paksa penahanan.

Menurut dia, hal itu telah menjadi kebijakan pimpinan KPK pada saat ini.

"Jadi, sebagaimana policy kami, mohon dipahami bahwa kami tidak akan mengumumkan proses penyelidikan, bahkan penyidikan dan pengumuman tersangka kami tidak akan mengumumkan," kata Ghufron.

"Yang kami umumkan adalah mulai proses adanya upaya paksa, sejak penangkapan, penahanan, dan selanjutnya upaya-upaya paksa yang lainnya," ujar dia.

Baca juga: Cegah Pemborosan Belanja APBD, KPK Rekomendasikan Konsolidasi Paket Pengadaan Langsung 

Baca juga: Hari Ini Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin Hadapi Dakwaan Jaksa KPK

Kendati demikian, KPK menghormati informasi dari lembaga lain yang beredar di media massa terkait kasus yang tengah ditangani KPK.