Wawancara Khusus
Bea Cukai Purwokerto Ajak Masyarakat Gempur Rokok Ilegal
Tahun 2022 kami sudah melaksanakan 28 kali penindakan di wilayah kerja. Yaitu 28 penindakan terkait barang kena cukai ilegal.
Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rustam aji
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM - TRIBUN Forum kali ini menghadirkan Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto dan Pemeriksa Bea Dan Cukai Kantor Bea Cukai Purwokerto, Irwanto Cahyadi.
Mengulik seluk beluk penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Banjarnegara dan, sejauh mana BC bersama Forkopimda serta masyarakat dalam program gempur rokok ilegal.
Wartawan Permata Putra Sejati menyadur video Tribun Forum yang tayang di medsos Tribunjateng. Berikut petikan wawancaranya.
Pada kesempatan kali ini tribun sudah ada di Banjarnegara. Sudah kelihatan ada dawet Banjarnegara yang terkenal itu dan bersama kita juga hari ini ada Bapak Tri Harso beliau adalah PJ Bupati Kabupaten Banjarnegara.
Pak Irwan, Bea Cukai Purwokerto itu area kerja daerah mana saja?
Terkait barang kena Cukai ilegal wilayah kerja kami di Bea Cukai Purwokerto dengan nama lengkap itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean C Purwokerto.
Adapun wilayah kerjanya mulai dari Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Purbalingga. Tiga kabupaten wilayah kerja kami.
DBHCHT Banjarnegara seperti apa Pak Tri Harso?
Dana DBHCHT merupakan dana transfer dari bank pusat kepada daerah provinsi sebagai daerah penghasil juga ataupun penghasil tembakau.
Pada tahun ini Banjarnegara mendapatkan alokasi anggaran Rp 8,86 miliar. Adapun komposisi anggarannya yang 50 persen untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kualitas mutu itu ada 20 persen dan kemudian untuk BLT bantuan langsung tunai kepada masyarakat itu sebesar 30 persen.
Penggunaan untuk kesehatan?
Selanjutnya 40 persen dipergunakan untuk alokasi bidang kesehatan utamanya peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan.
Sementara yang 10 persen adalah digunakan untuk penegakan hukum, artinya dilaksanakan oleh berbagai kegiatan edukasi sosialisasi kemudian inventarisasi terkait dengan barang cukai ilegal sampai dengan penindakan.
Di Kabupaten Banjarnegara sendiri sebagai Leading Sector ada biro perekonomian kemudian ada Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas kominfo dan lain sebagainya instansi terkait lainnya.
