Berita Pemalang

Jual Beli Jabatan di Pemkab Pemalang, Cara Balik Modal Politik Menuju Pemilu 2024

Banyak yang menduga periode jabatan bupati yang pendek hanya dari 2021-2024 yang seharusnya 2026 berimplikasi pula pada pola tindakan korup. 

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: m nur huda
Tribun Jateng/Permata Putra Sejati 
Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr. Indaru Setyo Nurprojo, S. IP, M. A. untuk Tribunbanyumas.com, Minggu (14/8/2022).  


Masyarakat pesisir memang punya wilayah dekat pantai dan ada kultur yang tidak jauh berbeda dari daerah pantura lainnya seperti Pekalongan dan tegal. 


Adapun pusat kotanya tidak terlalu rapi dan tertata tapi punya wilayah yang cukup luas. 


"Alasan balik modal adalah paling kuat. 


Sementara semangat mewujudkan visi-misi di awal menjabat, meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) seakan auto pilot. 


Bupati yang terkena OTT minim prestasi dan di Jateng kaitannya dengan balikin modal persiapan pilkada," katanya


Lunturnya upaya mewujudkan visi misi yang dijanjikan dan meningkatkan kemajuan di daerah seakan sudah ditutup. 


Indaru juga mengkritisi terkait kinerja dari KPK yang seharusnya lebih dalam lagi terkait dalam pencegahan tindakan korupsi. 


Dalam beberapa belakangan ini kepala daerah juga seakan terlena karena KPK kurang masif dalam hal tindak pidana korupsi. 


"KPK pasti sudah mengendus. 


Apakah ini jadi ditangkap atau tidak itu sifatnya politis. 


Apakah dengan ditangkap ada imbas nasionalnya," imbuhnya. 


Ia berharap bahwa sesuai keinginan Presiden Jokowi peran KPK supaya lebih luas lagi.


Keinginan Jokowi agar ada upaya nyata preventif dilakukan mencegah dan melakukan pembinaan di awal.


Dalam artian apabila sudah terlalu menganggu konstelasi nasional misal nominal korupsi yang besar maka dapat diungkap di publik melalui OTT. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved