Berita Slawi

KPU Kabupaten Tegal Laksanakan Tahap Verifikasi Administrasi Parpol, Fasihin: Ada Temuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal telah malaksanakan tahapan verifikasi administrasi (vermin) terhadap dokumen persyaratan keanggotaan parta

TRIBUN JATENG (Desta Leila Kartika)
Ketua Difisi Teknis KPU Kabupaten Tegal, Muhammad Fasihin (kiri), didampingi komisioner KPU Kabupaten Tegal, Himawan (kanan), saat memberikan keterangan pers kepada rekan wartawan mengenai tahapan verifikasi administrasi (vermin) keanggotaan partai politik pemilu 2024, Kamis (25/8/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal telah malaksanakan tahapan verifikasi administrasi (vermin) terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu mulai tanggal 16-29 Agustus 2022.

Sementara dokumen yang diverifikasi meliputi daftar nama anggota partai politik (parpol) yang tercantum didalam Sipol, KTA dan KTP elektronik atau KK, dan daftar nama anggota partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Sipol.

Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Difisi Teknis KPU Kabupaten Tegal, Muhammad Fasihin, saat ditemui Tribunjateng.com, Kamis (25/8/2022).

Fasihin juga menyebut, sesuai data sistem informasi partai politik (sipol), jumlah partai di Kabupaten Tegal yang berkas pendaftarannya lengkap sebanyak 24 parpol.

Dari 24 parpol tersebut, jumlah keanggotaan partai sebanyak 33.986 anggota di Kabupaten Tegal.

"Kami tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya berapa, tapi ada temuan keanggotaan yang terduga memiliki status pekerjaan yang dilarang oleh perundang-undangan.

Seperti TNI-Polri, PNS, ASN, Kepala BUMN, BUMD, Bumdes, kepala desa (termasuk perangkat), dan lain-lain. Semuanya sudah ada di dashboard teman-teman parpol, tapi yang jelas kami pastikan ada temuan keanggotaan yang memiliki pekerjaan dilarang tersebut," ungkap Fasihin, pada Tribunjateng.com, Kamis (25/8/2022).

Dikatakan, dari tiga hal keanggotaan dianggap belum memenuhi syarat (BMS) yaitu pekerjaan dilarang, belum cukup umur atau belum 17 tahun, dan kegandaan antar partai politik.

Maka parpol harus menindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan, dengan cara menemui anggota yang masih BMS, dan jika dugaan tidak benar (pekerjaan dilarang dan umur) bisa membuat surat pernyataan disertai lampiran. 

Lampiran ini misal yang mengatakan bahwa sudah pensiun, sudah keluar dari PNS, atau sebagainya. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved