Berita Batang

PGRI Jateng Dorong Pemkab Batang Manfaatkan Rekrutmen PPPK dengan Maksimal

Program akselerasi 1 juta masih terealisasi 20 Persen, Kab. Batang termasuk rendah.

Penulis: dina indriani | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Dina Indriani
Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi berswa foto dengan PJ Bupati Batang Lani dan Forkopimfa saat menghadiri Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Batang, di Gedung Buku PGRI Batang. 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Program akselerasi 1 juta masih terealisasi 20 Persen, dimana di Kabupaten Batang termasuk yang rendah di tahun 2021.

Hal itu disampaikan Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi beberapa waktu lalu saat menghadiri Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Batang, di Gedung Buku PGRI Batang. 

Meski begitu, Dr Muhdi mengapresiasi sudah ada kenaikkan jumlah formasi di tahun 2022, sebanyak 815 formasi guru PPPK. 

Oleh karenanya, PGRI Jateng terus mendorong Pemkan Batang untuk memanfaatkan rekrutmen PPPK ini dengan maksimal.

Pasalnya jika tidak diselesaikan di tahun 2023, ke depannya Pemda bisa terkena aturan larangan outsourcing, dan guru menjadi salah satu tenaga yang tidak bisa direkrut lewat jalur tersebut. 

"Kami bersyukur tahun ini sudah naik. Karena kebutuhannya sekitar 2.600an,  dan jika tidak diselesaikan di 2023, maka kita akan terkena aturan larangan outsourcing. Padahal guru tidak bisa menggunakan jalur outsourcing, karena guru harus jadi pegawai tetap," jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya masih banyak Pemda yang kebingungan terkait teknis perekrutan PPPK guru.

Ia pun memastikan perekrutan guru PPPK merupakan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang pembayaran gajinya dibebankan pada pemerintah pusat.

"Kemendikbudristek juga memastikan pembayaran gaji guru PPPK berasal dari Dana Alokasi Umum," ujarnya.

Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Batang, di Gedung Buku PGRI Batang.
Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Batang, di Gedung Buku PGRI Batang. (Tribun Jateng/Dina Indriani)

Ia turut memberikan saran, bagi Pemda yang masih ragu, agar bisa berkonsultasi langsung ke Jakarta terkait permasalahan ini. 

"Mumpung negara membuka peluang, dan negara bertanggung jawab untuk itu semua, sudah dianggarkan pemerintah pusat untuk PPPK, kalau tidak digunakan untuk mengangkat sejumlah itu harus dikembalikan tidak boleh digunakan untuk yang lain, kan rugi kalau tidak dimanfaatkan," imbuhnya. 

Sementara itu, PJ Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki bahwa konferensi kerja PGRI Kabupaten Batang bertujuan melakukan evaluasi hasil kerja.

Termasuk pengajuan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pembahasan pengajuan guru honorer penting karena pada tahun 2024 guru tidak bisa dijadikan Outsourcing kecuali pesuruh sekolah masih bisa. Pemkab Batang sendiri akan terus mendukung untuk mendesak pemerintah pusat mengusahakan nasib guru-guru honorer yang sudah bekerja keras mendidik anak-anak kita,” jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved