Berita Kudus

Seleksi Perangkat Desa di Kudus Diharapkan Tidak Sampai ke Ranah Hukum

Seleksi perangkat desa di Kabupaten Kudus diharapkan tidak ada gejolak sampai bergulir ke ranah hukum. Mengingat seleksi perangkat desa

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
GOR Bung Karno Kabupaten Kudus menjadi tempat penyelenggaraan tes CAT pengisian perangkat desa, Kamis (1/8/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Seleksi perangkat desa di Kabupaten Kudus diharapkan tidak ada gejolak sampai bergulir ke ranah hukum. Mengingat seleksi perangkat desa di kabupaten tetangga sampai diadukan ke ranah hukum.

"Jelas kami tekankan ke desa harus tidak boleh dalam proses itu (seleksi perangkat desa) ada ranah pidana. Tidak boleh dengan pengalaman berbagai daerah: Demak, Grobogan, Pati ada semua itu kalau saya baca berita. Di Kudus jangan sampai itu terjadi," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adi Sadhono, Senin (29/8/2022).

Adi mengatakan, dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa pihaknya akan melalukan pengawasan. Pengawasan yang pihaknya lakukan dalam tataran tim kabupaten. Pengawasan serupa juga akan dilakukan oleh masing-masing tingkatan.

"Preventifnya kami juga pengawasan kok. Kalau di tim kabupaten kan ada tim kabupaten, kecamatan ada, desa, masing-masing tingkatan tim punya tugas masing-masing," kata dia.

Sementara perihal berapa jumlah pasti desa yang bakal menggelar seleksi perangkat desa, jumlah formasi yang akan diisi, dan detail jadwal pelaksanaan seleksi pihaknya masih menunggu keputusan bupati.

Sementara untuk target kapan pelaksanaan seleksi perangkat desa, pihaknya tetap berencana berlangsung pada September 2022 ini.

Yang pihaknya lakukan saat ini yakni finalisasi pengisian perangkat desa. Finalisasi ini berkaitan dengan konfirmasi dan klarifikasi kepada masing-masing kecamatan perihal desa mana saja yang bakal melakukan seleksi perangkat desa.

Adi melanjutkan, tidak ada perbedaan dalam seleksi yang akan berlangsung nanti dengan seleksi perangkat desa sebelumnya pada 2019. Yang mana wewenang ada pada desa. Termasuk menentukan perguruan tinggi yang jadi pihak ketiga dalam penyelenggaraan seleksi.

"Tetapi waktunya harus serentak karena aturannya demikian. Perguruan tinggi pihak ketiga boleh beda, tapi kapan teken kerja sama itu terjadwal," katanya. (*)

Baca juga: Antusiasme Warga Tlogorejo Arak Para Bakal Calon Kepala Desa

Baca juga: 16 Bintara Remaja Polres Kudus Menjalani Tradisi Pembaretan

Baca juga: Daftar 15 SMA Swasta Terbaik di Jawa Tengah Tahun 2022 Versi LTMPT Cek Sekolahmu

Baca juga: Lagi Lidik, Briptu Ahmad Udin Dihajar Pengunjung Karaoke, Pelaku Mengaku Salah Sasaran Dikira Ini

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved