Berita Semarang

Dr Mursito: Tes DNA untuk Pembuktian Ayah Kandung Perlu Dikover BPJS

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Dr Mursito SH MH mengusulkan, tes DNA untuk keperluan pembuktian keturunan dapat dikover BPJS.

Editor: m nur huda
Istimewa
Dosen FH Unwahas Dr Mursito SH MH, dalam Seminar Nasional oleh FH Unwahas, Senin (26/9/2022) bertema ‘Status Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Wahid Hasyim Dr Mursito SH MH mengusulkan, tes Deoxribo Nucleic Acid atau tes DNA untuk keperluan pembuktian keturunan atau ayah biologis dapat dikover BPJS.

Menurutnya, hal itu penting agar warga kurang mampu yang membutuhkan tes DNA untuk melengkapi persyaratan pengakuan anak luar nikah oleh ayah kandung atau ayah biologis dapat terfasilitasi.

“Karena tes DNA bagi warga kurang mampu benar-benar menguras biaya yang hingga mencapai puluhan juta rupiah,” ungkap Mursito saat menjadi salahsatu narasumber dalam Seminar Nasional oleh FH Unwahas, Senin (26/9/2022) bertema ‘Status Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’.

Dari kiri, Dosen FH Unwahas Dr Mursito SH MH, Rektor Unwahas Prof Dr H Mudzakir Ali, Dekan FH Unwahas Dr Mastur SH MH, Dosen FH Unwahas Dr Hetiyasari SH MKn, dalam Seminar Nasional oleh FH Unwahas, Senin (26/9/2022) bertema ‘Status Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’.
Dari kiri, Dosen FH Unwahas Dr Mursito SH MH, Rektor Unwahas Prof Dr H Mudzakir Ali, Dekan FH Unwahas Dr Mastur SH MH, Dosen FH Unwahas Dr Hetiyasari SH MKn, dalam Seminar Nasional oleh FH Unwahas, Senin (26/9/2022) bertema ‘Status Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’. (Istimewa)

Seandainya tidak dikover 100 persen, lanjut Mursito, setidaknya ada subsidi dari pemerintah bagi warga yang ingin melakukan tes DNA guna keperluan tersebut.

“Perlu disubsidi atau dibantu atau bahkan kalau perlu di-nolkan. Sehingga orang tidak memilih alternatif lain selain tes DNA yang akurasinya mendekati 100 persen,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, tes DNA menjadi satu di antara syarat pengajuan litigasi pengakuan anak luar nikah oleh ayah kandung/ayah biologis sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam Putusan MK tersebut, menyatakan bahwa anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yakni tes DNA atau alat bukti hukum lainnya.

Baca juga: Resmi Punya Gedung Baru, Unwahas Ditarget Jadi Kampus Terbesar Kelima Jateng

Baca juga: Upaya Mahasiswa Unwahas Bangkitkan Warga Nongkosawit dari Dampak Pandemi

Baca juga: Bekali Mahasiswa Kemahiran Bicara di Depan Umum, FH Unwahas Gelar Pelatihan

Baca juga: FH Unwahas Jalin Kerjasama dengan Bawaslu Batang untuk Program Magang

Adapun, syarat pengajuan litigasi pengakuan anak luar nikah oleh ayah kandung/ayah biologis, disebutkan Mursito, di antaranya ada syarat administratif, pemohonan tes DNA, proses pengakuan anak di Notaris dan Permohonan pengakuan Anak di Pengadilan Negeri.

Dalam seminar yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Hukum Unwahas, Dr Hetiyasari SH MKn tersebut, narasumber lainnya, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Dr Irfan Nur Rahman SH MH mengungkapkan, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak berdosa, suci, dan nafkah harus tetap diberikan, karena yang haram itu adalah hubungan kedua orangtuanya.

Dosen FH Unwahas Dr Hetiyasari SH MKn, dalam Seminar Nasional oleh FH Unwahas, Senin (26/9/2022) bertema ‘Status Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’.
Dosen FH Unwahas Dr Hetiyasari SH MKn, dalam Seminar Nasional oleh FH Unwahas, Senin (26/9/2022) bertema ‘Status Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’. (Istimewa)

“Anak ini harus dilindungi oleh Hukum. Dalam kasus ini penerapan HAM harus dijunjung tinggi,” tegasnya.

Dekan Fakultas Hukum Unwahas, Dr Mastur SH MH dalam sambutannya mengatakan, walaupun putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah lama, namun akibat hukum dari status anak luar nikah atau anak luar kawin atau anak sirri atau anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatatkan dengan sah dalam hukum negara, masih menarik untuk dibahas.

Dekan FH Unwahas Dr Mastur SH MH, dalam Seminar Nasional oleh FH Unwahas, Senin (26/9/2022) bertema ‘Status Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’.
Dekan FH Unwahas Dr Mastur SH MH, dalam Seminar Nasional oleh FH Unwahas, Senin (26/9/2022) bertema ‘Status Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’. (Istimewa)

“Karena hal tersebut masih selalu terjadi permasalahan dan pro kontra di masyarakat. Maka perlu adanya pemahaman yang benar, obyektif dan mendalam,” katanya.

Dalam seminar ini, pembicara kunci adalah Rektor Unwahas Prof Dr H Mudzakir Ali. Kemudian terdapat du anarasumber lainnya, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Budi Prayitno SH MH; dan Wakil Dekan Fakultas Hukum UNTAG Surabaya,  Dr Endang Prasetyawati SH MH.(*)

Baca juga: Siswi SMP di Sragen Melahirkan, Tunjuk Paman Sebagai Ayah Bayi, Tes DNA Ungkap Fakta Mengejutkan

Baca juga: Bocah 13 Tahun Korban Pencabulan Melahirkan, Pelaku Belum Diketahui, Polres Sragen Bakal Tes DNA

Baca juga: Rezky Aditya Siap Tes DNA Pembuktian Ayah Biologis Anak Wenny Ariani, Ini Tanggapan Citra Kirana

Baca juga: Pria 70 Tahun Ini Tak Bisa Mengelak Lagi, Hasil Tes DNA Tunjukkan Dia Hamili Anak Kandungnya

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved