Berita Semarang

Mulai 3 Oktober, Pemberi Uang ke Anak Jalanan dan PGOT di Semarang Kena Sanksi, Langsung di Lokasi

Dilanjutkannya, operasi yustisi akan digelar 1 Oktober dan penindakan mulai diberlakukan pada 3 Oktober

Penulis: budi susanto | Editor: muslimah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Mulai 1 Oktober 2022 Tim Yustisi Pemkot Semarang akan operasi yustisi jalanan.

Hal itu sebagai wujud gerakan Kota Semarang bebas dari anak jalanan, gelandang, pengemis serta orang terlantar (PGOT).

Hal itu juga sebagai wujud penegakan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014.

Pasal 24 dalam Perda itu menyebutkan, setiap orang dilarang memberikan uang atau barang ke anak jalanan dan PGOT, di jalan umum atau traffic light.

Baca juga: Polisi Bongkar Isi Laporan KDRT Lesti Kejora, Pelaku Rizky Billar, Harus Visum

Baca juga: Alasan Gibran Tidak Blusukan di Solo Dalam 2 Bulan Terakhir: Tensi Warga Lagi Tinggi

Sementara pada pasal 30, menyebutkan siapa saja yang melanggar aturan itu dikenakan sanksi pidana dan denda.

Tak main-main, denda yang dibebankan mencapai Rp 1 juta, untuk kurungan tiga bulan.

Menurut Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, Satpol PP sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang, Dinsos, Kominfo, dan Polrestabes Semarang.

"Rapat tersebut untuk mempersiapkan penindakan terkait gerakan Kota Semarang bebas anak jalanan dan PGOT," ucapnya saat ditemui Tribunjateng.com di kantornya, Rabu (29/9/2022).

Dilanjutkannya, operasi yustisi akan digelar 1 Oktober dan penindakan mulai diberlakukan pada 3 Oktober.

"Penindakan atau pemberian sanksi akan diberlakukan 3 Oktober. Untuk awal, kami akan menyasar ke salah satu kecamatan di Kota Semarang," terangnya.

Ditegaskan Fajar, bagi pelanggar atau yang memberi uang maupun barang ke anak jalanan dan PGOT, akan dikenakan sanksi yang sifatnya tipiring.

"Sanksi langsung d itempat, sementara yang menerima akan langsung dibawa ke rehabilitasi sosial," terangnya.

Kegiatan tersebut dikatakan Fajar akan terus berlanjut sampai Kota Semarang steril dari anak jalanan dan PGOT.

"Selama ini kami terus melakukan penindakan namun anak jalanan dan PGOT tak jera. Padahal Perda sudah dibuat sejak 2014 jadi sudah 8 tahun, namun mereka terus datang ke Kota Semarang," imbuhnya.

Tak hanya menyasar ke jalan umum, Fajar menambahkan tim yustisi juga akan menyasar ke RW hingga RT.

"Misalnya ada yang meminta-minta di pemukiman dan warga melapor, tim akan segera meluncur untuk memberi penindakan," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved