Berita Blora

Optimalkan Pajak Daerah, Pemkab Blora Tempatkan Alat Rekam Transaksi Pada Beberapa Objek Pajak

Dalam rangka optimalisasi pajak daerah, khususnya pajak restoran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menempatkan alat rekam transaksi.

Penulis: ahmad mustakim | Editor: rival al manaf
(Dok. Humas Setda Blora)
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati saat memberikan sambutan dalam sosialisasi pajak kepada para pelaku usaha rumah makan dan restoran di Blora, Kamis siang (29/9/2022).   

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Dalam rangka optimalisasi pajak daerah, khususnya pajak restoran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menempatkan alat rekam transaksi pada beberapa objek pajak di Blora

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati dalam sosialisasi pajak kepada para pelaku usaha rumah makan dan restoran di Blora, Kamis siang  (29/9/2022).

Sosialisasi dihadiri tim dari Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Uding Juharudin dan Azril Zah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi di Pendopo Kabupaten Blora.

Baca juga: Pesan Terakhir Nadhiroh Personel Nasida Ria Sebelum Meninggal: Meski Sakit Aku Tetep Semangat

Baca juga: Aptrindo Usul Truk Usia 20 Tahun ke Atas Dimusnahkan, Ini Alasannya

Baca juga: Menhub Minta Penerbangan di Bandara Ngloram Blora Dibuka Kembali, Minimal Tiga Kali Seminggu

Tri Yuli Setyowati mengatakan, salah satu upaya dalam pengawasan pajak yakni dengan menempatkan alat rekam transaksi pada beberapa objek pajak. 

Hal itu merupakan program dari KPK dalam rangka mendorong upaya optimalisasi PAD.

Tak hanya di hotel dan penginapan, rencananya penempatan alat rekam transaksi akan dikembangkan lebih luas menjangkau restoran-restoran yang ada di Blora.

“Pemasangan alat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet secara real dan tepat waktu," ucap Tri Yuli Setyowati. 

"Diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap kenaikan penerimaan pajak restoran di Blora sehingga dapat mendukung pada pembiayaan pembangunan,” sambung Tri Yuli Setyowati. 

Dikemukakanbya, pajak daerah merupakan salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah atau PAD. 

Dari sepuluh jenis pajak daerah salah satunya adalah pajak restoran dimana merupakan pajak yang turut memberikan kontribusi besar.

“Kontribusi pajak restoran sangat erat hubungannya dengan kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak, potensi pajak restoran sebenarnya cukup besar dan masih bisa dioptimalkan lagi,” jelas Tri Yuli Setyowati. 

Berkaitan dengan kewajiban pajak restoran sebesar 10 persen, pajak tersebut akan dipungut oleh pihak restoran dari konsumen selanjutnya disetorkan ke pemerintah.

Untuk dasar hukum pajak tersebut tertuang dalam Perda Kab. Blora No. 5 tahun 2012 tentang pajak daerah; Peraturan Bupati Blora No 2 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Perda Kab Blora No 5 tahun 2012 tentang pajak daerah, Peraturan Bupati Blora No 13 tahun 2020 tentang tata cara pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak daerah melalui sistem elektronik.

Sementara itu, tim dari Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Uding Juharudin menegaskan, kehadiran tim koordinasi dan supervisi KPK di Blora dalam rangka melakukan pendampingan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved