Berita Pekalongan

Pemkab Pekalongan Alokasikan Rp 4,9 Miliar untuk Penanganan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan BBM

Pekalongan alokasikan anggaran sekitar Rp 4,9 miliar untuk tangani dampak inflasi.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: sujarwo
Dok. Prokompim Kabupaten Pekalongan
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar saat mengahadiri forum group dicussion (FGD) terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan. 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4,9 miliar untuk menangani dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, usai menghadiri forum group dicussion (FGD) terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.

"Kegiatan diskusi ini paling tidak adalah, kita ingin mendengar apa yang diharapkan dari kelompok-kelompok yang rentan terkait dengan kenaikan BBM atau inflasi."

"Paling tidak mereka dapat memberikan, masukkan, input bagi pemerintah daerah untuk menyusun program atau kebijakan guna mengatasi berbagai persoalan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (4/10/2022).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar saat mengahadiri forum group dicussion (FGD) terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar saat mengahadiri forum group dicussion (FGD) terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan. (Dok. Prokompim Kabupaten Pekalongan)

Kemudian, FGD juga sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai usaha Pemkab Pekalongan dalam upaya menangani dampak inflasi di Kabupaten Pekalongan.

"Pemerintah membuka ruang, disamping komunikasi-komunikasi formal melalui media musyawarah seperti musrenbang."

"Jadi, khusus untuk kebijakan atau persoalan yang sifatnya tematik.akan selesai kalau kita duduk bersama," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut sekda  meminta kepada beberapa OPD untuk membagikan pelaksanaan FGD tematik dalam rangka memfokuskan kebijakan. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved