Menyukseskan Pemilu 2024 lewat Fordem Berkemajuan

Khafid Sirotudin, Ketua LHKP PW Muhammadiyah Jateng

TRIBUNJATENG.COM - Sekitar 100 orang hadir di ruang pertemuan Madrasah Aliyah DIMSA (Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen), Ahad 9 Oktober 2022. Mereka datang mewakili PCM, AMM, Ortom atas undangan LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) PDM Sragen.

Kebanyakan yang hadir laki-laki (85 persen) dan sedikit perempuan (15 %). Saya diundang menjadi salah satu Nara Sumber bersama Titi Anggraini (LHKP PP) dan Minarso (Ketua KPU Sragen) dalam Seminar Pra Muktamar Muhamamdiyah ke 48. Tema yang diusung "Muhammadiyah di Tahun Politik 2024 : Antara Tantangan dan Harapan".

Turut membersamai kami, Ketua PDM Sragen dan beberapa anggota Forum Demokrasi (Fordem) Berkemajuan Solo Raya. Sebuah forum silaturahmi untuk saling asah, asih dan asuh kader, warga dan simpatisan Muhammadiyah di Jawa Tengah. Anggotanya dari beragam profesi dari berbagai lembaga pengabdian kebangsaan. Diantaranya eksekutif (birokrat), legislatif, KPU, Bawaslu, KPID, KIP, KPAI, ORI, Yudikatif, Jurnalis, Akademisi dan Aktivis Sosial lain, baik tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten.

Sejak terbentuk tahun 2018, Fordem Berkemajuan Jawa Tengah didedikasikan untuk mewadahi kader, warga dan simpatisan persyarikatan sebagai 'wasilah' (wahana) silaturahmi, komunikasi, informasi dan edukasi. Menjadi "partner in progress" (mitra kritis) bagi penyelenggara negara dan Pemerintah Daerah.

Tidak oportunis namun juga tidak menjadi oposan yang asal beda dengan pemerintah. Fordem Berkemajuan mengambil posisi wasathiyah sebagaimana dimaklumatkan dalam qaidah dakwah Muhammadiyah : "Menggembirakan dan Mencerahkan".

Keliling Jateng

Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota dan 576 kecamatan dengan penduduk terbesar dan pemilih pemilu tiga besar se Indonesia.

PWM Jawa Tengah juga menjadi PWM terbesar di Indonesia dalam kepemilikan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) bidang pendidikan dan kesehatan. PWM Jateng memiliki 26 PTM (12 Universitas), 50 RSMA dan 40 Poliklinik Pratama.

Sejak diberi amanah menjadi Ketua LHKP Jateng tahun 2015, kami hampir setiap 2-3 bulan sekali keliling ke setiap kabupaten/kota untuk silaturahmi dengan PDM, AMM dan teman-teman anggota Fordem Berkemajuan di setiap Koordinator Daerah (6 ex karesidenan). Situasi, kondisi, toleransi, pantauan dan jangkauan wilayah yang luas. Seringkali kami menginap di rumah anggota atau hotel jika ada kawan yang memfasilitasi.

Kami menyadari, belum setiap PDM membentuk LHKP karena memang belum menjadi Lembaga yang wajib di tingkat PDM. Berbeda dengan LAZISMU yang menjadi lembaga pengelola dana umat. Yang LHKP kelola adalah SDM persyarikatan (kader, warga, simpatisan) dari berbagai bidang pengabdian kebangsaan dan kemasyarakatan.

Disamping itu ada keragaman 'sense of politic' terkait hubungan Muhammadiyah dengan politik dari beragam pimpinan, kader dan warga persyarikatan. Kami mengidentifikasi setidaknya ada 3 entitas, yaitu : apolitik, moderat dan "kamipolitiken" (segala sesuatu dikaitkan dengan kepentingan politik praktis).

Keragaman sikap politik warga tersebut membuat LHKP musti arif dan bijak dalam mensikapi serta menentukan berbagai kegiatan, program dan pelatihan.

Meminjam istilah yang disampaikan Ketua PWM Jateng : jangan sampai pimpinan/kader/warga "kebablasen" (berlebihan) namun juga jangan "babar blas" (tidak sama sekali) abai terhadap politik. Atau hanya sekedar menjadi politisi kelas WA-Group, garang dan teriak keras di dalam tapi penakut dan diam di luar kandang.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan Dakwah dan gerakan Tajdid menuntut setiap pimpinan dan warganya untuk selalu menjaga dan mengamalkan 3 atribut gerakan itu. Sebagai gerakan, maka kita wajib bergerak---boleh istirahat sejenak---tetapi tidak boleh berhenti sama sekali atau mati suri. Setiap pimpinan dan warganya dituntut untuk mengamalkan dan menjaga agama Islam, menyampaikan pesan-pesan nilai kebajikan, serta mampu memberikan manfaat yang mencerahkan dan menggembirakan umat dan masyarakat.