Angkutan Jalan Perintis Perlu Libatkan BUMN dan Perusahaan Swasta

Kolabotasi harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penyelenggara angkutan perintis. Salah satunya kolaborasi antarperusahaan BUMN. Untuk membantu Perum Damri misalnya, perusahaan BUMN lain dapat menyediaan bus di sekitar wilayah perusahaan sebagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

 Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk pengadaan bus sebagai bentuk corporate social responsibilty (CSR).

Dapat diterapkan sistem kontrak tahun jamak agar operator dapat dengan mudah melakukan pengadaan sarana bus baru. Dengan sistem kontrak seperti itu dapat dengan mudah untuk mencari investor melalui pinjaman di perbankan. Kemudian dalam pengoperasian diterapkan dengan skema pembelian layanan dengan sistem pengawasan yang disederhanakan.

“Kolaborasi perlu diselenggarakan semua pemangku kebijakan, baik antar-kementerian maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah harus hadir di tengah kesulitan masyarakat dalam mendapatkan transportasi. Masyarakat di wilayah pelosok semestinya bisa menikmati layanan angkutan perintis secara gratis,” pungkanya.

Ke depan, pengelolaan layanan perintis juga harus memanfaatkan teknologi digital yang lebih canggih. Harapannya, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan perintis melalui gawai. Pengawasan terhadap angkutan layanan perintis juga bisa lebih optimal. (*)

Baca juga: DPU BMCK Jateng Fokus Perbaiki Kerusakan di Sejumlah Ruas Jalan

Baca juga: Peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa, HAE IPB Komda Jateng Lepasliarkan Satwa Liar dan Tanam Pohon

Baca juga: Kirim Stiker WhatsApp Berbau Porno Bisa Terkena Jeratan Hukum, Meski Niatnya Guyonan

Baca juga: Sosok AKBP Erwin Pratomo : Kapolres Baubau yang Dicopot Gara-gara Istri dan Kasatlantas, Benarkah?