Anugerah Dwija Praja Nugraha dari Persatuan Guru Republik Indonesia disematkan untuk Bupati Wonogiri

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anugerah Dwija Praja Nugraha (DPN) dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) disematkan untuk Bupati Wonogiri Joko Sutopo atas komitmen dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan.

Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Bupati oleh Ketua PGRI Jawa Tengah Dr. Muhdi, SH, M.Hum bertepatan dengan puncak acara HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo di Marina Covention Center Semarang, Sabtu (3/12).

Untuk diketahui, Dwija Praja Nugraha merupakan penghargaan yang dianugerahkan PGRI kepada kepala daerah yang memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan, profesionalitas, kesejahteraan guru, dan PGRI.

Bupati Wonogiri dinilai menjadi kepala daerah yang perhatian dan peduli dalam melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pendidikan di Wonogiri.

Baik lewat program sekolah gratis, pemberian pakaian seragam sekolah gratis, dan beasiswa bagi pemuda berprestasi (dulunya beasiswa mahasiswa berprestasi).

Pemkab Wonogiri mengapresiasi, berterima kasih dan mengucapkan salam hormat kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada.

"Guru dan tenaga kependidikan memiliki totalitas, kredibilitas dan integritas dalam membangun bangsa dengan cara mencerdaskan anak bangsa.

Atas hal itu, Wonogiri bisa mendapatkan penghargaan ini," kata pria yang akrab disapa Jekek itu.

Selain membanggakan, penghargaan ini juga menjadi pelecut semangat supaya Wonogiri makin baik.

Dalam hal ini, Pemkab Wonogiri bakal berupaya meningkatkan capaian IPM di Kota Sukses.

Salah satu indikatornya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) lewat entitas pendidikan.

Ke depan, program yang sudah berjalan baik akan dilanjutkan. Program lain yang perlu dievaluasi bakal dievaluasi demi upaya peningkatan IPM makin optimal.

"Itu demi angka IPM yang makin baik dari waktu ke waktu," imbuhnya.

Untuk para guru, lanjut Jekek, saat ini pihaknya masih dihadapkan dengan jumlah formasi guru yang belum ideal karena masih adanya moratorium.

Di sisi lain, pemerintah masih menjalankan perekrutan satu juta guru.

Pemkab Wonogiri saat ini juga tengah fokus untuk mengawal sekitar 647 guru tidak tetap (GTT) yang belum terakomodir statusnya pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Jekek, perkembangan terakhir, sudah dalam tahap verifikasi dokumen dan aspek kelengkapan lain dan nanti menghunakan metode observasi di lapangan.

"Kita kawal terus. Kemarin sudah ada tahapan verifikasi ulang dari Kemenpan RB untuk dilakukan upaya yang lebih terkonsolidir.

Artinya dilakukan pengawalan dari daerah, harapannya di 2023 teman-teman ini sudah berstatus PPPK," lanjutnnya.

Meski mendapatkan penghargaan Dwija Praja Nugraha, Jekek menuturkan saat ada apresiasi atas kerja kinerja yang dilakukan, maka konsekuensi logisnya adalah muncul tanggung jawab yang lebih besar.

Jekek pastikan kualitas pelayanan pendidikan tak akan menurun.

Karena itu menurut dia dibutuhkan suatu ruang yang diinisiasi oleh seluruh elemen. Pemerintah, PGRI, tenaga kependidikan dan semua pihak terkait harus hadir dan berkomitmen untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tugas kebangsaan masih belum selesai dimana masih dihadapkan dengan IPM Wonogiri yang masih perlu ditingkatkan supaya tak kalah dengan kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan data BPS Wonogiri, IPM Wonogiri pada 2021 berada di angka 70,49 persen.

Sebelumya, Pemkab Wonogiri mendapatkan penghargaan pada Anugerah Meritokrasi Jawa Tengah 2022 yang digelar di Atria Hotel Magelang pada Kamis (1/12) lalu.

Wonogiri mendapatkan Anugerah Meritokrasi dengan Kategori Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Provinsi Jawa Tengah. Wonogiri mendapatkan poin tertinggi di Jawa Tengah dengan jumlah 300 poin.

Diketahui, Anugerah Meritokrasi adalah pemberian penghargaan terhadap manajemen kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia dalam hal ini ASN yang ada.

Tahun lalu, Wonogiri mendapatkan penghargaan serupa.

Atas penghargaan itu, Bupati mengatakan itu didapatkan atas semangat bersama untuk membangun good government dan pemerintahan yang clear and clean.

"Kami ucapkan selamat kepada ASN dan birokrasi yang hari ini sudah melahirkan sebuah budaya atau semangat kerja baru berdasarkan profesionalitas, uji kompetensi dan basis indikator yang dituangkan pada IKU (Indeks Kebijakan Utama).

Ini instrumen yang dikelola dengan baik dan menjadi capaian bersama," terang Jekek.

Ke depan para ASN dalam bekerja makin menantang. Pasalnya kerja sudah berbasis sistem dan masyarakat juga hadir dalam melakukan fungsi kontrol.

Lompatan besar yang dilakukan pada tahun ini yaitu dengan mengembangkan aplikasi METE-KU.

Sistem informasi ini didesain untuk menyusun rencana suksesi berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja kedepannya.

Dengan begitu terwujud the rigth man at the right place artinya hanya mereka yang benar-benar kredibel, berintegritas dan kompeten yang duduk dalam jabatan.

Tidak lagi memikirkan like and dislike, merit sistem ini didorong agar meminimalisir adanya sistem balas jasa. 

"Anugerah Meritokrasi dengan Kategori Baik ini menjadi pelecut dan tantangan bagi ASN dan kami dalam memberikan fungsi pelayanan.

Kita berikan transformasi pelayanan menjadi lebih baik lagi untuk membangun optimisme dan mendapatkan kepercayaan masyarakat."