Dewan Mengevaluasi Proyek Infrastruktur di Blora, Subroto: Selalu Terkesan Terburu-buru

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Proyek infrastruktur menjadi fokus utama dalam pemerintahan Bupati Blora Arief Rohman dan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati.

Menilik banyaknya pekerjaan infrastruktur yang dibangun selama 2022 pun tak luput dari pengawasan dari DPRD Kabupaten Blora.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Blora, Subroto mengungkapkan, masih melakukan inventarisir terkait pekerjaan yang belum ataupun sudah selesai hingga akhir tahun ini.

Baca juga: Ribuan Pelajar dari Magelang hingga Blora Siap Berkompetisi di TLJ Mulai Hari Ini

"Terkait infrastruktur ini, jika diperlukan kami akan turun lapangan cek lokasi."

"Nanti rekanan, selesai atau tidak, harus siap menerima sanksi," ucap Subroto kepada Tribunjateng.com, Rabu (7/12/2022).

"Kami akan kejar sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku," lanjut Subroto.

Terkait proyek infrastruktur, menurut Subroto masih lumayan.

Namun terkesan terburu-buru.

"Cukup baik, namun rata-rata masih dilaksanakan terburu-buru dengan waktu yang last minute," ujar Subroto.

Baca juga: Dominasi Pasukan Muda, PPP Blora All Out Dulang Suara Milenial Pada Pemilu 2024

Terlambatnya beberapa pekerjaan ini, lanjut Subroto, akan memberikan dampak lain beberapa sisi lain tidak maksimal.

"Oleh karena itu, kami di Komisi C DPRD Kabupaten Blora akan melakukan inventarisir."

"Tingkat kualitasnya bagaimana, ketepatan waktu bagaimana, tingkat yang lain pengaruhnya seperti apa," jelas Subroto.

Politisi PDIP ini menuturkan, dari inventarisir tersebut akan menjadi bekal pihaknya menentukan rekomendasi.

"Jadi ini nanti akan menjadi bahan kami untuk melakukan kajian, mengapa setiap tahun selalu begini.".

"Dan ini menjadi referensi pembenahan pada 2023."

"Jadi hal-hal yang kurang di tahun ini ataupun tahun sebelumnya bisa dibenahi di tahun depan," imbuh Subroto.

Baca juga: Optimalkan PAD, BPPKAD Blora Sosialisasikan Pajak Restoran 10 Persen

Pihaknya menargetkan, perencanaan paket pekerjaan infrastruktur selesai pada Februari 2023.

"Sehingga peraturan administrasi itu di tri wulan pertama harus sudah selesai."

"Jadi tri wulan kedua sudah bisa action."

"Karena ini yang kami dorong, selalu perencanaan belum jadi, apakah ini faktor SDM yang kurang atau ada hal yang lain."

"Bisa juga nanti ambil luar kota untuk mempercepat perencanaan tersebut," jelas Subroto.

Pihaknya pun merekomendasikan beberapa hal terkait perbaikan proses dalam pembangunan infrastruktur di tahun mendatang.

"Secara perencanaan, di tahun depan bisa dilaksanakan di awal tahun."

"Sehingga pada tri wulan pertama itu sudah selesai perencanaan."

"Merekomendasikan kepada Dinas PUPR, rekanan yang memiliki riwayat buruk agar diblacklist atau tidak bisa mengikuti lelang proyek tahun berikutnya," pungkas Subroto. (*)

Baca juga: Kesaksian Suparni Warga Desa Siwal Sukoharjo, Istri Pelaku Dijemput Seseorang Selepas Bom Bandung

Baca juga: Deklarasi SMP Kristen 2 Salatiga Jadi Sekolah Ramah Anak, Karena Ini

Baca juga: Kades Hingga PPL di Kabupaten Semarang Dapat Motor Dinas, Ini Pertimbangan Bupati Ngesti Nugraha

Baca juga: Robi Kesusahan Beli STB di Salatiga, Pemilik Toko: Baru Datang, Setengah Jam Langsung Ludes