Keterlibatan Kader Muhammadiyah di PPK, Ikhtiar Jadikan Pemilu 2024 Luber-Jurdil

Khafid Sirotudin*)

TRIBUNJATENG.COM - Seleksi rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Indonesia telah selesai. Termasuk PPK untuk seluruh kecamatan se Jawa Tengah sudah terbentuk. Berdasarkan data yang masuk melalui WA Group Fordem Berkemajuan Jateng, terdapat 410 kader dan warga Muhammadiyah yang lolos menjadi PPK. Banyak yang berhasil menempati posisi nomor urut 1 dan 2.

Ditilik dari latar belakang sebagai aktivis kampus atau organisasi kepemudaan, sebagian besar dari 410 PPK berasal dari AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) : IMM, IPM, NA, PM. Lainnya berasal dari "intersection/irisan" MarMu (Marhen Muhammadiyah : GMNI), MuNU (PMII, GP Anshor, IPNU, IPPNU), MuHMI (HMI dan Kohati), MuPP (Pemuda Pancasila) dan OKP lainnya.

Dilihat dari latar belakang profesi, paling banyak sebagai pendidik (guru, dosen, IGABA : Ikatan Guru TK ABA). Sebagian lainnya menjadi wiraswasta, pekerja swasta dan pekerja sosial. Yang menarik, ada juga peserta seleksi dari KrisMuha (Kristen Muhammadiyah), sayangnya tidak lolos tes 10 besar. Mereka sejak awal ikut pembekalan calon PPK yang diadakan Fordem Berkemajuan di setiap kabupaten/kota.

Dilihat dari Curriculum Vitae 410 PPK yang lolos, 90 persen lebih berpendidikan Sarjana. Sisanya berpendidikan Sarjana Muda (D3 dan D2), serta sangat sedikit yang berpendidikan SMA sederajat. Sebuah keadaan yang membahagiakan kami selaku Unit Pembantu Pimpinan (UPP) PWM Jateng. Setidaknya ada kenaikan kualitas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan se Jawa Tengah.

Sejak awal kami menginisiasi berdirinya Forum Demokrasi Berkemajuan Jawa Tengah (2017), LHKP-PWM ingin membuat "wasilah" (wahana) bagi segenap kader umat dan kader bangsa untuk bersinergi, saling asah-asih-asuh dalam berkiprah di berbagai lapangan pengabdian kebangsaan. Juga untuk mempersiapkan sebaik-baiknya kader/warga/simpatisan persyarikatan untuk menjadi pejabat publik, anggota legislatif dan eksekutif, penyelenggara pemilu, melakukan pendidikan politik bagi pemilih berdaulat, dan menjadi pengawas pemilu independen.

LHKP juga membuat "pakta integritas" bagi segenap anggota Fordem Berkemajuan agar menjadi pribadi yang berintegritas, berdaulat secara politik, berkepribadian unggul, berbudaya dan gemar berbagi (sedekah).

Sebagian besar peserta tes wawancara PPK yang belum beruntung, paling banyak menempati nomor urut 6 dan 7 dari penilaian agregat hasil tes CAT dan tes Wawancara. Ada sebagian peserta yang hasil CAT-nya menduduki 5 besar tetapi hasil wawancara mendapat nilai rendah dari komisioner yang mewancarai. Kami tidak mempersoalkan kegagalan sebagian peserta karena nilai hasil wawancara rendah. Toh semua proses wawancara calon PPK oleh KPU Kota-Kabupaten direkam memakai web-camera dan tersimpan di Sekretariat KPUD.

Ada juga peserta seleksi PPK yang gugur karena adanya surat pemberitahuan hasil pengawasan Bawaskota/kabupaten terhadap rekam jejak beberapa calon PPK yang pernah menjadi Panwascam di suatu kota/kabupaten. Kami mafhum manakala Surat Pemberitahuan Pengawasan oleh Bawaslu diberikan pada saat tahapan pengumuman seleksi administrasi atau sebelum/sesudah tes CAT. Dan terasa ganjil manakala Surat Pemberitahuan Pengawasan oleh Bawaslu disampaikan pada hari terakhir setelah tes wawancara selesai atau sesaat sebelum pengumuman PPK terpilih. Sebuah catatan tebal bagi proses seleksi PPK yang baru selesai dilaksanakan serentak se Jawa Tengah.

CAT merupakan cara seleksi yg obyektif-kuantitatif, terukur dan bisa diterima akal sehat. Syaratnya hasil CAT langsung diumumkan sebagaimana hasil tes CAT serentak PPK kemarin. Jika nilai CAT tidak langsung diumumkan maka jangan salahkan publik, kalangan civil society dan anggota DPR apabila "su'udzan" (berprasangka buruk) sebagaimana hasil seleksi Panwascam beberapa waktu lalu.

Apalagi hasil akhir seleksi Panwascam "dieksekusi" oleh Bawaslu RI. Sebuah rentang kendali yang terlalu tinggi, sentralistik, dan menempatkan Bawasprov dan Bawas-kota/kabupaten hanya sebagai "chanelling agent", bukan "executing agent". Padahal yang lebih memahami kondisi dan situasi lapangan (local genius) adalah Bawaskota- kabupaten.

Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dari FPDIP, mengkritik kinerja Bawaslu RI dalam proses rekruitmen Bawaslu daerah yang diindikasikan sarat KKN. Hal tersebut beliau sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Bawaslu pada hari Selasa, 15 November 2022. Pernyataan "keras" Junimart Girsang tersebut sebagaimana dikutip dan diberitakan berbagai media mainstream.

Peran Serta untuk Pemilu Lebih Baik

Hasil akhir seleksi PPK se Jawa Tengah ---sebagaimana telah diumumkan oleh semua KPU Kabupaten/Kota--- juga memberikan penilaian akhir bagi para kandidat yang menduduki nomor urut 6-10. Kelima nama (nomor urut 6-10) menjadi kandidat pengganti PPK apabila ada personil yang berhalangan tetap (meninggal dunia) dan atau "udzur syar'i" (menjadi napi/terpidana, hilang akal/gila, atau gugur karena melanggar UU/Peraturan/Kode Etik) selama masa pengabdiannya sebagai PPK.