Aliansi Pemuda NU Geruduk KPU Kabupaten Tegal Gugat Hasil Seleksi PPK

TRIBUNJATEG.COM, SLAWI - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tegal, menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal, pada Senin (2/1/2023) sore kemarin.

Mereka berorasi menyampaikan kekecewaannya kepada KPU Kabupaten Tegal terkait hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Tidak hanya berorasi dengan lantang, beberapa orang juga membawa kertas yang bertuliskan kalimat protes dan kritikan untuk KPU Kabupaten Tegal dan Divisi terkait.

Aliansi Pemuda NU terus meneriakkan dengan lantang protes, keluhan dan tujuan mendatangi kantor KPU, bahkan mereka mengancam akan terus berada di lokasi sampai ketua KPU atau pejabat terkait mau menemui secara langsung.

Baca juga: Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Anyar Jebres Solo, Terapung dan Perutnya Besar

Baca juga: Bu Guru Selingkuh dengan Pak Kades, Cuma Pakai Jarik Saat Digerebek Suami di Hotel Kebumen

Tidak lama berselang, akhirnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal, Nurokhman, keluar dari ruangannya dan menemui para pendemo.

Kemudian Nurokhman memberikan penjelasan bahwa untuk juru bicara sesuai dengan ketentuan adalah dari divisi terkait yaitu Divisi SDM dan Hukum.

Sehingga yang mewakili KPU Kabupaten Tegal dan memberikan hak jawab adalah dari divisi SDM dan Hukum.

Setelahnya diputuskan dari Aliansi Pemuda NU perwakilan 10 orang yang bisa masuk ke kantor KPU dan melakukan audiensi dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Tegal, Himawan TP.

Ditemui setelah audiensi selesai, Koordinator Aliansi Pemuda NU Kabupaten Tegal, Fatkhuri, mengaku masih belum merasa puas dengan penjelasan atau jawaban dari juru bicara KPU Kabupaten Tegal.

Fatkhuri menyebut, dari audiensi yang dilakukan tidak ada jawaban yang pasti mengenai beberapa hal yang ia gugat, melainkan hanya membahas mengenai keakraban tapi tidak menyelesaikan masalah.

"Kami berharap KPU Kabupaten Tegal lebih profesional dalam memberikan nilai wawancara. Karena informasi yang sebelumnya kami dapat, nilai CAT dan wawancara digabung sehingga menjadi nilai akumulatif. Tapi sesuai pernyataan komisioner hanya diambil nilai wawancaranya saja, padahal ketika berbicara mengenai wawancara maka penilaian subjektif tidak ada objektif," ungkap Fatkhuri, pada Tribunjateng.com.

Karena hasil yang didapat belum memuaskan, maka Fatkhuri mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan aksi gugatan, dan langkah selanjutnya meminta pembelaan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berkaitan dengan nilai wawancara.

Hal itu bukan tidak berdasar, karena dijelaskan Fatkhuri, dirinya yang sudah berpengalaman menjadi PPK diberikan nilai wawancara hanya 72. 

Sedangkan ada anak baru kemarin, bahkan belum melakukan pencoblosan nilai wawancaranya di atas Fatkhuri. 

Inilah yang menjadi catatan, dan membuat Aliansi Pemuda NU Kabupaten Tegal belum bisa menerima hasilnya. 

"Kami belum puas di nilai wawancara, karena jawaban dari KPU Kabupaten Tegal juga belum jelas. Sehingga langkah kami selanjutnya yaitu meminta pembelaan dari DKPP, tentu dengan berkas, bukti yang sudah kami siapkan," ujarnya.

Ditanya mengenai dugaan yang terjadi dan apa saja gugatannya, Fatkhuri mengungkapkan, pihaknya merasa ada kecurangan pada saat proses wawancara.

Selain itu, ada keberpihakan pada beberapa orang saja atau orang tertentu.

Kemudian pada proses administrasi juga terjadi kejanggalan.

"Tapi ya yang paling tragis dan kami gugat adalah saat pelaksanaan CAT yang tidak ada keadilan. Kawan-kawan kami merasa dirugikan, karena katanya jaringan lemot, dan ada gangguan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Padahal kami sudah siap misal mau diadakan ujian ulang meskipun malam hari karena itu kan sistem jadi bisa dialihkan. Tapi pernyataannya sudah koordinasi dengan komisioner pusat, tapi tetap kami yang dirugikan," tegasnya.

Menanggapi adanya protes dari Aliansi Pemuda NU, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Tegal, Himawan TP, menuturkan bahwa pihaknya menghormati semua aspirasi dari masyarakat termasuk dari peserta yang tidak puas dengan hasil yang disampaikan.

Tapi Himawan menegaskan, bahwa semua proses sudah dilalui dan hasil yang diperoleh sesuai kebijakan sidang pleno atau semua komisioner. 

Dengan kata lain, bukan dari kebijakan per orangan, tapi kebijakan dari semua komisioner.

Semua proses dari tahap seleksi berlangsung transparan, terbuka, pertanggungjawaban ada di website sehingga semuanya bisa melihat berapa nilai CAT, dan lain-lain.

Semuanya dilakukan secara transparan, sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak ada masalah.

"Apa yang kami lakukan, laksanakan, tentu ada aturan dasar yang menjadi pedoman. Seperti undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kemudian undang-undang PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang Badan Adhoc, dan dua Juknis yaitu Juknis 476 tahun 2022 dan Juknis terbaru 534 tahun 2022 yang mengatur tentang seleksi," papar Himawan.

Sementara terkait hasil wawancara yang menjadi salah satu gugatan, Himawan menjelaskan wawancara merupakan bagian dari proses yang dilaksanakan setelah CAT.

Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh KPU, Himawan menegaskan, ada beberapa yang mendasari termasuk akumulasi terkait kepemiluan, komitmen dan rekam jejak.

Pertimbangan tersebut, dilakukan oleh semua komisioner, bukan pilihan orang per orang atau tertentu saja.

"Saya tegaskan, dari tiga sisi yang sudah saya sebutkan, diakumulasi dan dari situ membentuk nilai yang utuh. Jadi bukan per item, tapi nilai akumulasi dari semuanya. Sedangkan CAT itu sendiri, karena nantinya dari CAT yang mengantarkan ke tahap wawancara. Nah dari hasil wawancara diberikan peringkat dari 1-5 terpilih, dan 6-10 cadangan," terang Himawan.

Menanggapi rencana Aliansi Pemuda NU yang hendak melapor ke DKPP, Himawan mengatakan pihaknya menghormati segala proses yang ada.

Mengingat, pihaknya menjalankan kebijakan sesuai dari KPU RI dan regulasi yang ada.

"Kami menghormati semua proses yang ada. Kalau kemudian ada yang merasa tidak puas dengan hasilnya, maka kami persilahkan seutuhnya, karena memang hak masing-masing," tandasnya. (dta)