Ada ASN dan Perades Jadi Penyelenggara Ad Hoc, Begini Kata KPU Blora

“Dari hasil koordinasi dengan banyak pihak itu, tidak satupun aturan yang melarang bahwa profesi tertentu itu dilarang menjadi penyelenggara Pemilu,” tutur Khamdun.

Soal izin, lanjut Khamdun mengatakan, itu dikembalikan dengan kebijakam pimpinan masing masing.

"Misal pendamping desa, KPU tidak pernah melarang, tapi kementerian melarang melalui peraturan menteri misalnya. Itu haknya kementerian," jelas Khamdun.

"Pendamping desa, kita tidak mencermati terlalu dalam. Yang menjadi perhatian kita adalah mereka yang dilarang, itu yang kita cermati, misalnya masuk dalam sipol atau anggota partai. Profesi yang tidak dilarang kita tidak mencermati terlalu dalam," pungkas Khamdun.

Sementara itu, Bupati Arief Rohman mengucapkan selamat kepada para anggota PPK se -Kabupaten Blora yang dilantik tersebut.

‘’Saya selaku kepala daerah akan ikut mendorong secara aktif agar tahapan-tahapan pemilu ke depan dapat mencerminkan bahwa Kabupaten Blora memang betul-betul siap melaksanakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat," ucap Arief Rohman kepada tribunmuria.com di lokasi.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 nanti, Bupati Arief Rohman mengajak refleksi dan memperbaiki segala kekurangan dalam pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung sebelumnya, agar tercipta pemilu yang damai dan kondusif.

"Pelantikan PPK merupakan momentum perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting dan menjadi kata kunci, karena merupakan tonggak awal penyelenggaraan pembangunan lima tahun berikutnya," ungkap Arief Rohman. (*)