Partai Buruh Jateng Optimistis Raih Kursi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Exco Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim, optimistis  partainya akan menyumbangkan dua kursi di DPR RI dari Jateng. 

Menurutnya, keberhasilan Partai Buruh Jateng mengikuti Pemilu 2024 merupakan bukti partai tersebut diperhitungkan dan Aulia mengatakan siap memperebutkan kursi dewan hinga tingkat kabupaten kota.

"Pertempuran di sini luar biasa dan alhamdulillah kami diloloskan oleh KPU. Saat ini kami terus melakukan penjaringan caleg. Dari internal sudah ada 179 orang tapi target kami adalah 200 orang caleg," kata Aulia.

Ia menambahkan, Partai Buruh dihidupkan lagi lantaran berbagai aspek. Satu alasan penting mengapa Partai Buruh diaktifkan lagi, kata Aulia, adalah ketika wacana omnibus law mengemuka beberapa waktu lalu.

"Bagi kami munculnya Omnibus Law adalah kekalahan telak kaum marginal, yakni rakyat menengah ke bawah. Kali ini Partai Buruh dibentuk lagi lebih besar, daripada ketika dibentuk pertama kali oleh Muchtar Pakpahan," katanya.

Menurutnya, Partai Buruh telah mendapatkan dukungan dari 11 elemen dan 65 federasi di seluruh Indonesia. Atas modal inilah, Aulia meyakini partainya akan mampu bersaing di pemilu nanti, terutama dalam melawan partai yang dinaungi pemodal atau oligarki.

"Elemen ini meliputi petani buruh nelayan warga miskin kota, warga miskin desa, perempuan, dan pondok pesantren. Ojek pengkolan bahkan mendukung kami, dan semangat partai buruh di Brasil, Australia, dan Kuba ini sama semuanya, melawan pemodal," bebernya.

Selain dua kursi DPR RI, Partai Buruh Jateng juga mengincar empat kursi DPRD provinsi. Sementara untuk tingkat kabupaten kota, Aulia menyebut partainya mengincar semua daerah untuk bisa menyumbangkan kursi alias sapu bersih.

"Ada 28 dari 35 kabupaten kota yang memiliki basis partai kami. Kami yakib semuanya akan menyumbangkan kursi, terutama di wilayah dengan basis kuat seperti Jepara, Demak, Kendal Karanganyar, dan Cilacap. Di sana bahkan kami percaya akan ikut bersaing di pemilihan bupati." imbuhnya.

Dijelaskannya, Partai Buruh akan digunakan sebagai alat politik. Ini demi mengubah UU yang merupakan produk oligarki termasuk Omnibus Law. (*)