Menpan-RB Minta Pemda Tak Kirim Perwakilan ke Jakarta hanya Konsultasi, Cukup Zoom

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menpan-RB Abdullah Azwar Anas meminta supaya pemerintah daerah tidak perlu lagi mengutus perwakilan ke Jakarta hanya untuk berkonsultasi tentang berbagai persoalan birokrasi.

Azwar menilai hal itu tidak efisien dan sudah terdapat cara yang lebih efektif buat berkonsultasi terkait permasalahan birokrasi.

“Presiden sudah meminta supaya digitalisasi ini menjadi agar kita lebih lincah, lebih efisien, dan lebih cepat. Oleh karena itu, saya sampaikan, itu hampir setiap hari di Kemenpan banyak orang daerah datang konsultasi," kata Azwar, Sabtu (28/1/2023).

Azwar menekankan pentingnya efisiensi yang harus dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD).

Menurut Azwar, konsultasi pemerintah daerah melalui utusan ke Jakarta tidak efisien dan tidak cepat menyelesaikan persoalan. Sebab butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perjalanan dinas dari daerah ke Jakarta.

Azwar meminta supaya pemerintah daerah memanfaatkan sarana penyampaian laporan secara digital supaya efektif dan efisien.

"Sekarang kami sudah bikin rubrik, setiap hari ada Zoom, ada telepon, setiap permasalahan ditulis. Dengan demikian, tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta,” kata Azwar.

Di sisi lain, Azwar juga menyoroti kelemahan dalam pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan yang disebut mencapai Rp 500 triliun di tangan KLPD. Menurut Azwar, kelemahan pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan itu karena digunakan untuk sosialisasi.

"Sebagian KLPD ini masih sibuk sosialisasi, mestinya langsung turun ke lapangan," ucap Azwar. (kompas.com/TRIBUN JATENG CETAK)