Kemenham Jateng Pantau PSN Pengadaan 3 Juta Rumah di Yogyakarta

TRIBUNJATENG.COM, YOGYAKARTA — Tim Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (PDK) Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengadaan 3 Juta Rumah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa III Yogyakarta ini diterima langsung oleh Sekar, Pejabat Fungsional pada Balai P3KP Jawa III.

Dalam kesempatan tersebut, Sekar menjelaskan bahwa proyek Pengadaan 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas nasional yang secara langsung mendukung Asta Cita Presiden, khususnya poin ke-3 tentang pemenuhan lapangan kerja, poin ke-6 mengenai pembangunan tiga juta rumah, dan poin ke-8 tentang penguatan lingkungan yang harmonis.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan setiap warga negara memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau. Pendekatannya tidak hanya fisik, tetapi juga sosial, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat,” ujar Sekar, Pejabat Fungsional Balai P3KP Jawa III, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: Kanwil Kemenham Jateng Pantau Pemenuhan HAM di Sekolah Rakyat Semarang, Prioritaskan Hak-Hak Siswa

Balai P3KP melaksanakan proyek ini dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan pengembang perumahan, perguruan tinggi, NGO, CSR perusahaan, dan masyarakat swadaya.

Program yang dijalankan meliputi revitalisasi perumahan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rumah susun, rumah khusus bagi masyarakat berprestasi maupun terdampak bencana, serta bantuan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum).

Sebagai bagian dari perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mengembangkan sistem Benar-PKP sebagai sarana pengaduan publik serta mendirikan Klinik PKP di berbagai wilayah, termasuk di DIY.

“Klinik PKP menjadi ruang konsultasi terbuka bagi masyarakat. Kami ingin memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan segala keluhan dapat ditangani secara cepat,” tambah Sekar.

Dari pihak Kementerian HAM, Fian Metal Angga P, perwakilan Tim PDK Kanwil Kemenham Jateng Wilayah Kerja DIY, menyampaikan bahwa pemenuhan hak atas perumahan layak merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan martabat manusia.

“Hak atas tempat tinggal yang layak adalah hak dasar setiap warga negara. Pemantauan ini memastikan pelaksanaan PSN tidak hanya efektif secara pembangunan, tetapi juga adil dan berperspektif HAM,” ungkap Fian.

Baca juga: Kanwil KemenHAM Jateng Perkuat Kapasitas Pelaku Usaha dalam Melindungi Kekayaan Intelektual

Usai koordinasi, tim PDK melakukan peninjauan lapangan ke Perumahan Terban Madani, salah satu lokasi pembangunan yang berdiri di atas sultan ground dan telah mulai dihuni sejak awal tahun 2025. Salah satu warga penerima manfaat menyampaikan rasa syukur atas bantuan tersebut.

“Rumah kami sekarang jauh lebih nyaman dan aman. Anak-anak punya ruang belajar yang lebih baik, dan kami tidak khawatir lagi saat hujan deras,” tutur Siti Rahma, penghuni Perumahan Terban Madani.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bidang PDK Kanwil Kemenham Jateng Wilayah Kerja DIY untuk memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sektor perumahan berjalan sesuai prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat bagi seluruh warga. (Laili S/***)