Berita Semarang

Walhi Jateng Ingatkan Krisis Pangan Akibat Masifnya Alih Fungsi Lahan

Walhi Jawa Tengah ingatkan terjadinya krisis pangan akibat alih fungsi lahan.

Penulis: iwan Arifianto | Editor: sujarwo
TRIBUN JATENG/ADELIA PRIHASTUTI
Ilustrasi. Khalisah Khalid perwakilan Eksekutif Nasional WALHI menerangkan pentingnya isu lingkungan dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam acara diskusi yang digelar oleh LBH Semarang, Jumat (10/01/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah mengingatkan terjadinya krisis pangan akibat alih fungsi lahan yang terjadi masif di berbagai daerah di Jateng. 

Praktik alih fungsi lahan di lapangan dapat dilihat secara kasat mata yang mana banyak lahan yang dialihkan untuk kawasan industri, pertambangan, infrastruktur sampai perumahan.

"Maka ancaman pangan memang nyata adanya. Bisa dilihat saat ini sudah mulai semakin sedikit suplai pangan,  akhirnya harus ambil daerah lain, bahkan harus impor dari luar negeri," tutur Manager Advokasi Kampanye Walhi Jateng, Iqbal Alma Gofani saat dihubungi Tribun Jateng, Selasa (31/1/2023).

Pihaknya menyebut, tidak dapat merinci berapa luasan lahan di Jateng yang dialih fungsikan.

Hal itu lantaran kesulitan dalam mengakses dokumen ke lembaga terkait seperti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun lembaga lainnya.

"Kami kesulitan menganalisis tetapi secara kasat mata alih fungsi lahan secara kasat mata ada," terangnya.

Alih fungsi lahan kian mudah ditemukan di Jateng seiring kian derasnya investasi masuk ke Jawa Tengah.

Imbasnya, banyak kawasan industri dibangun.  

Kawasan atas akan dijadikan sebagai kawasan pertambangan, sedangkan kawasan bawah diubah menjadi kawasan industri.

"Iya, kawasan atas jadi  pertambangan, nanti bagian pesisirnya akan dihabiskan kawasan industri," ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kondisi tersebut.

Pemerintah seyogianya mampu membangun tetapi memperhatikan kondisi lingkungan.

"Ini balik lagi ke pemegang bola, yaitu pemerintah. Kami hanya bisa menyampaikan dalam konsultasi publik, bahwa kondisi Jawa parah, baik hutan, pangan, hingga krisis air dan sebagainya," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved