Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kudus

Masih Ada 38,62 Kilometer Persegi Lahan di Kudus yang Belum Terdaftar

Masih ada 8,5 persen atau 38,62 kilometer persegi lahan di Kabupaten Kudus yang masih belum terdaftar di Kantor Pertanahan (ATR/BPN)

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Rifqi Gozali
Pemasangan patok batas tanah oleh Bupati Kudus HM Hartopo dan Kepala Kantor Pertanahan Kudus Bambang Gunawan di Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kudus, Jumat (3/2/2023). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Masih ada 8,5 persen atau 38,62 kilometer persegi lahan di Kabupaten Kudus yang masih belum terdaftar di Kantor Pertanahan (ATR/BPN).

Pada 2024, seluruh bidang tanah di Kabupaten Kudus ditarget seluruhnya terdaftar.

Kepala Kantor Pertanahan Kudus, Bambang Gunawan, mengatakan, luas bidang tanah di Kabupaten Kudus yang sudah terdaftar seluas 415,68 kilometer persegi atau setara 91,5 persen.

Sedangkan sisanya 8,5 persen ditarget bisa selesai pendaftaran pada 2024.

"Dengan begitu Kudus terbilang sebagai daerah lengkap PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)," kata Bambang dalam program gerakan masyarakat pemasangan batas tanah di depan Balai Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kudis, Jumat (3/2/2023).

Sisa 8,5 persen luas lahan di Kudus yang belum terdaftar akan dibantu pemerintah daerah.

Meski belum ada sertipikatnya, kata Bambang, pemerintah kabupaten berharap agar dipasang patok terlebih dahulu.

"8,5 persen agar dibantu biaya dari pemerintah daerah untuk bisa dipasang tanda patok semua walaupun belum disertifikatkan. Bupati siap membantu anggarannya untuk pengukuran dan bidangnya," kata dia.

Bambang menjelaskan, untuk desa yang mengajukan PTSL dalam pemasangan patok menjadi tanggung jawab pemohon. Pada 2023 ini, katanya, pihaknya mendapat jatah pemasangan patok 500 buah.

Sementara itu Bupati Kudus HM Hartopo, mengatakan, persoalan tanah ini tidak jarang menjadi problem di kalangan masyarakat. Untuk itu terkait dengan program dari Kantor Pertanahan pihaknya menyambut positif.

"Program ini bisa mengurangi konflik di masyarakat," kata dia. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved