Jokowi Kirim Jenderal ke Myanmar untuk Temui Junta Militer Bantu Transisi Demokrasi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana mengirim seorang jenderal ke Myanmar yang akan ditugaskan untuk berbicara dengan penguasa junta militer Myanmar.

Diharapkan jenderal tersebut dapat berbagai pengalaman dengan Myanmar bagaimana Indonesia bisa sukses dalam menjalani transisi demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diwawancarai kantor berita Reuters seperti dikutip pada Sabtu (4/2). Pernyataan Jokowi itu muncul saat peringatan dua tahun kudeta di Myanmar. Di tahun ini pula Indonesia menjadi ketua ASEAN. Sepanjang 2023 ini Indonesia memegang presidensi ASEAN. Adapun Myanmar juga menjadi anggota organisasi regional ini.

Dalam wawancaranya dengan Reuters itu Jokowi menyebut Indonesia pernah berada di bawah kendali militer selama lebih dari tiga dekade. Indonesia diperintah oleh militer saat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Namun rezim ini kemudian tumbang usai krisis ekonomi dan protes massal pada 1998. Jokowi kemudian berujar "Pengalaman ini bisa menunjukkan, bagaimana Indonesia memulai demokrasi."

"Ini adalah soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di Indonesia, situasi dulu sama. Pengalaman ini bisa dibahas, bagaimana Indonesia memulai demokrasi," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan tak menutup kemungkinan ia sendiri yang akan pergi ke Myanmar. Namun, dia menilai akan "lebih mudah" berdialog dengan pejabat yang memiliki latar belakang sama. Jokowi juga enggan membeberkan siapa jenderal yang akan dikirim ke Myanmar. Ia hanya mengatakan jenderal itu terlibat dalam reformasi Indonesia.

Myanmar sendiri mulai diperintah militer pada 1962 dan mulai membuka diri pada 2011. Pada 2016, pemerintahan Myanmar bahkan dikuasai sipil, tepatnya saat pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menang pemilu. Namun, pada 2021 Suu Kyi dikudeta dan kekuasaan kembali jatuh ke tangan militer. Kudeta Suu Kyi berujung krisis berkepanjangan yang menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa.

Negara-negara Barat kemudian menjatuhkan sanksi untuk Myanmar. Sedangkan ASEAN menggelar pertemuan khusus di Jakarta menghasilkan lima poin rekomendasi penyelesaian krisis yang belum dijalankan junta militer Myanmar.

Menyoal Myanmar, blok Asia Tenggara itu dianggap tak satu suara. Isu kudeta Myanmar tersebut juga menjadi tantangan bagi keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini.

"Situasinya sulit. ASEAN harus terus menjadi kawasan yang damai dan juga ASEAN harus terus menjadi episentrum pertumbuhan," kata Jokowi lagi.

Ia juga menekankan jika junta tak menghormati lima konsensus yang sudah disepakati di Jakarta pada April 2021 lalu, maka ASEAN akan mengambil tindakan tegas.

Terpisah, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya mengatakan jenderal yang akan dikirim ke Myanmar akan menjadi salah satu bagian dari utusan khusus atau special envoy untuk berbicara dengan para pemimpin junta militer Myanmar. Namun hingga kini masih belum ada keputusan pasti terkait nama jenderal yang akan dikirim tersebut maupun bagaimana mekanisme pelaksanaan pengiriman utsus tersebut ke Myanmar.

"Terkait dengan nama, stay tune saja lah. Belum. When the time comes, you'll know," kata Ngurah pada konferensi pers usai penyelenggaraan pertemuan The ASEAN Foreign Ministers' (AMM) Retreat yang diselenggarakan di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (4/2)

Dirjen Kemenlu juga belum bisa memberitahukan secara pasti apakah jenderal itu masih aktif atau sudah purnawirawan. Namun Ngurah memastikan pendekatan dengan semua pihak yang ada di Myanmar sudah dimulai Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, termasuk pendekatan dengan junta militer Myanmar.

"ASEAN di bawah keketuaan Indonesia berkeinginan, pertama melaksanakan 5 poin konsensus, mencapai kemajuan yang signifikan dan tentu saja untuk solusi politik," ujarnya.

Ngurah mengatakan pembentukan kantor utusan khusus atau 'office of special envoy' yang digagas Indonesia telah didukung oleh semua anggota ASEAN. Anggota ASEAN menyerahkan ini sepenuhnya kepada Indonesia.

"Indonesia akan update seluruh anggota ASEAN terkait perkembangan yang sudah dan akan dilakukan oleh Indonesia," kata Ngurah.

"Sepenuhnya office of special envoy diberikan mandat oleh semua anggota ASEAN. Kembali lagi, ini merupakan proses yang mohon maaf belum bisa share ke publik tetapi mudah-mudahan bisa memberikan indikasi positif dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Ngurah.(tribun network/ras/dod/tribun jateng cetak)