Saran Masukan Pimpinan DPRD Hasil Monitoring di MPP Kabupaten Semarang: Layanan Kurang Optimal

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang menyoroti dan memberikan sejumlah masukan terkait kurang optimalnya pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Beberapa pelayanan yang diberikan catatan yakni soal perizinan, perpajakan, pelayanan SIM, hingga SKCK.

Menurut penuturan Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, PLUT dan MPP perlu peningkatan, baik pada sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (SDM).

“Memang ini tahun pertama (beroperasi), sehingga masih banyak perlu peningkatan."

"Tetapi harapan kami ke depan semakin diperbaiki agar lebih optimal,” ungkap Bondan melalui Tribunjateng.com, Jumat (10/2/2023).

Baca juga: Sambangi Surakarta, BHP Semarang Laksanakan Tugas Sebagai Wali Pengawas

Dari hasil monitoring dan evaluasi para pimpinan DPRD Kabupaten Semarang di dua lokasi itu pada Rabu (8/2/2023), didapati bahwa kunjungan masyarakat cukup rendah.

Meskipun demikian, pihaknya menaruh harapan besar jika pelayanan PLUT dan MPP Kabupaten Semarang dapat dimaksimalkan.

Apalagi jika melihat lokasinya yang strategis untuk mengakomodasi warga Kabupaten Semarang bagian selatan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, M Jauhari Mahmud mendapati bahwa tidak semua pelayanan di sana bisa mengakomodir masyarakat dalam sekali datang atau selesai dalam satu hari.

Pasalnya, Jauhari membeberkan contohnya, untuk pelayanan SIM dan SKCK, MPP baru bisa melayani perpanjangan, bukan pembuatan.

Baca juga: TPP ASN Pemkot Semarang Cair Lebih Cepat 2 Bulan Dibandingkan Tahun Lalu

“Harapannya semuanya betul-betul melayani publik itu orang ke sini itu pulang sudah selesai."

"Ini kan masih harus berapa hari, masih harus ke dinas, teknisnya, dan sebagainya serta ini masih kurang maksimal."

"Termasuk semuanya harus terintegrasi, karena rata-rata orang kalau mengurus SKCK membuat, kalau perpanjangan jarang-jarang,” ujarnya kepada Tribunjateng.com, Jumat (10/2/2023).

Selain itu, Jauhari juga menyarankan agar sosialisasi terkait keberadaan dan jenis pelayanan yang diberikan di MPP dan PLUT KUMKM ini semakin masif.

Sebab, dia menilai belum banyak masyarakat Kabupaten Semarang yang memanfaatkan fasilitas ini.