PSI Kabupaten Semarang Lakukan Penjaringan Bacaleg

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Semarang saat ini sedang melakukan penjaringan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) secara offline maupun online.

Ketua DPD PSI Kabupaten Semarang, Aji Manggolo mengatakan bahwa pada Pilkada 2024 nanti, DPD PSI Kabupaten Semarang menargetkan satu fraksi, sehingga di masing-masing Dapil (Daerah pilihan) akan menargetkan satu anggota dewan.

“Semua sudah kita daftarkan dan kita akan full fill (Mengisi penuh) disemua dapil di Kabupaten Semarang,” kata Aji dalam acara Konsolidasi internal partai di Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Minggu (12/3/2023).

Dirinya mengaku sampai saat ini caleg yang sudah mendaftar di DPD PSI Kabupaten Semarang sekitar 30 orang.

Delapan diantaranya mendaftar melalui online dan sisanya offline.

“Nanti kita akan lakukan seleksi bertahap. Kita akan panggil satu satu mana yang terbaik untuk PSI akan kita ajukan sebagai caleg PSI di 2024,” ujarnya.

Selain itu, Aji menegaskan bahwa PSU tidak adanya mahar politik untuk calon legislatif yang akan bersaing dalam pemilu 2024.

“Dari dulu hingga saat ini, PSI tidak pernah memungut mahar sepeserpun kepada kader maupun eksternal yang akan menjadi caleg di PSI,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Yuli Zuardi Rais menambahkan prinsip PSI tidak membebankan mahar untuk calon legislatif, karena ingin merubah sistem atau pola mekanisme demokrasi yang selama ini memiliki ongkos politik yang tinggi.

“Maka kita harapkan PSI komitmen tidak ada mahar pendaftaran caleg. Bahkan caleg juga harus mulai memikirkan kos politiknya seminimal mungkin. Sehingga nantinya masyarakat mendapatkan impact atau hasilnya dengan baik,” kata Yuli.

Menurutnya jika ongkos politik tinggi nantinya akan berdampak pada kinerja legislatif kedepan, sebab gaji anggota dewan untuk semuanya dihitung.

Sehingga jika kekayaannya habis untuk bertarung, akan menyusahkan anggota dewan sendiri.

“Itu juga yang bisa membuat celah perilaku korupsi,” ujarnya. (han)