Pemkot Tegal Beri Bantuan Keuangan Partai Politik, Terbanyak PDIP

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Pemkot Tegal memberikan bantuan keuangan kepada 7 partai politik yang memiliki kursi DPRD di Pendopo Ki Gede Sebayu Balai Kota Tegal, Selasa (18/4/2023). 

PDIP Kota Tegal mendapatkan bantuan keuangan terbanyak, sekira Rp 170 juta.

Setelah itu, PKB sekira Rp 146 juta, Partai Golkar Rp 100 juta, PKS Rp 94 juta, Partai Gerinda Rp 93 juta, PAN Rp 54 juta, dan Partai Demokrat Rp 48 juta.

Pada kesempatan itu, bantuan diserahkan oleh Pj Sekda Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono mewakili Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono. 

Baca juga: Bupati Tegal Umi Azizah Ajak Pers Kuatkan Literasi Baca Masyarakat 

Baca juga: Bupati dan Kapolres Tegal Bersama  Forkopimda Lakukan Pengecekan Pos Lebaran

Pj Sekda Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono berharap, penyerahan bantuan keuangan kepada Parpol dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

Sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat. 

"Melalui kegiatan ini juga, harapannya dapat menjaga hubungan harmonis Parpol yang memiliki perwakilan di DPRD Kota Tegal dengan Pemkot Tegal," katanya. 

Menurut Agus, bantuan keuangan tersebut juga untuk mendukung kehidupan berdemokrasi.

Pemkot Tegal perlu memberikan bantuan keuangan kepada Parpol untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan kesadaran berpolitik masyarakat.

Tentu saja melalui kegiatan pendidikan politik, serta untuk membantu kelancaran administrasi sekretariat partai politik.

Baca juga: Ini 12 Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah Kota Tegal Jumat 21 April 2023

Baca juga: Kapolres Tegal Kota Sebut H-4 Lebaran Jalur Pantura Mulai Ramai, Pemudik Diimbau Hati-hati

"Kami berharap, pimpinan Parpol dapat menggunakan bantuan keuangan ini dengan sebaik-baiknya." 

"Salah satunya untuk peningkatan pendidikan politik dan menggerakkan mesin politik semaksimal mungkin untuk mencapai target partai," ungkapnya. 

Kepala Kesbangpol Kota Tegal, Budi Saptaji mengatakan, pemberian bantuan keuangan ini sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas.

Sehingga bisa menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Selain itu juga untuk meningkatkan volume dan mutu kaderisasi partai politik yang dirancang dalam pengembangan program dan sumber daya partai." 

"Terciptanya desentralisasi kewenangan internal partai politik sehingga lebih inovatif dan mandiri," ungkapnya. (*)

Baca juga: Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 Tahun 2023, Warga Binaan Rutan Wonosobo Ikuti Lomba LKBB

Baca juga: WNI Asal Pati Jadi Korban Pembunuhan di Jepang, Disnaker: Ada Laporan dari Pihak Keluarga

Baca juga: Mudik Pakai Sepeda dari Tangerang ke Semarang, Rizki Hanafi: Lebih Seru dan Bisa Nikmati Perjalanan

Baca juga: Besok Kamis Sore, Kemenag Jateng Pantau Hilal Idulfitri di 16 Titik