LDII Berharap Pemimpin Nasional yang Kuat dan Kreatif untuk Meningkatkan Kemakmuran Bangsa Indonesia

TRIBUNJATENG.COM -- Dukungan terhadap tiga calon presiden telah menguat. Ketiga kandidat kini tinggal mencari pasangan yang tepat.

KH Chriswanto berharap pada tahun politik ini, agenda pesta demokrasi tetap berjalan dengan mulus, sehingga Pemilu tetap terlaksana sesuai jadwalnya.

“Pemilu yang sesuai jadwal adalah upaya bangsa ini menjaga demokrasi.

Hadirnya tiga kandidat capres yang hampir pasti ini, menunjukkan adanya itikad kuat untuk melenyapkan isu-isu politik seperti perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu,” ungkap Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.

KH Chriswanto menegaskan sebagai ormas keagamaan, pihaknya memandang Pemilu merupakan agenda strategis untuk menjalankan program kerja,

“Pemenang Pemilu adalah pemegang otoritas, sementara ormas memiliki kapasitas untuk menjalankan program kerja sebagai perwujudan aspirasi anggotanya.

Tanpa bermitra dengan pemegang otoritas, kontribusi ormas untuk pembangunan bisa tak berjalan,” tutur KH Chriswanto.

Bagi LDII, menurut mantan politisi Golkar Jawa Timur itu, menjaga agenda demokrasi sama halnya mengupayakan lahirnya kepemimpinan nasional, yang berorientasi pada kemakmuran dan kemajuan bangsanya,

“Kepemimpinan nasional yang didambakan bangsa Indonesia, adalah pemimpin yang berkomitmen pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, ia terus melanjutkan segala hal yang baik dari kepemimpinan terdahulu,” papar KH Chriswanto.

Ia juga berpandangan, program-program yang tak berjalan atau yang merugikan negara pada masa kepemimpinan yang lalu bisa diperbaiki.

Dengan demikian kepemimpinan dan pembangunan nasional bisa terus berjalan, menuju cita-cita dari Pembukaan UUD 1945.

“Harapan ini bisa terwujud bila kita meyakini demokrasi adalah jalan terbaik dalam melahirkan pemimpin nasional.

Bukan kembali kepada feodalisme di mana pemimpin yang akan datang memohon restu kepada penguasa, agar berhasil menduduki jabatan pemimpin nasional,” tegas KH Chriswanto.

Menurutnya hal ini terlalu berisiko, karena tercipta politik transaksional di antara elit politik.