Berita Pendidikan

Sektor Pendidikan Tinggi Banyak Masalah, Menteri Nadiem Diminta Sering Turun Gunung

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai, sektor pendidikan tinggi saat ini sedang panen masalah

Penulis: Fajar Bahruddin Achmad | Editor: muslimah
Istimewa
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih (kanan) saat berbincang dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim (kiri). 

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai, sektor pendidikan tinggi saat ini sedang panen masalah. 

Ia meminta agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim, untuk lebih sering turun gunung.

Mendatangi kampus-kampus agar mendapatkan informasi lebih detail terkait permasalahan terkini yang mendera sektor pendidikan tinggi di tanah air. 

“Terkadang permasalahan di lapangan tidak dapat tergambar dari data-data teknis yang disampaikan oleh pejabat di bawah, maka pemimpin perlu turun langsung untuk melihatnya,” kata Fikri kepada tribunjateng.com, Rabu (10/5/2023).

Fikri mengatakan, ia banyak menerima masukan dari kolega di perguruan tinggi yang terdiri atas para rektor perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi negeri (PTN), maupun pengamat pendidikan.

Masalah yang sedang dihadapi antara lain terkait evaluasi pelaksanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di 11 universitas. 

Banyak pihak menilai PTN-BH minim kontrol dari pemerintah, baik secara pengelolaan keuangan, maupun penerimaan mahasiswa.

"Kampus swasta juga mengeluhkan kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH yang tidak terkontrol hingga puluhan ribu mahasiswa tiap tahun. Itu dinilai berpotensi mematikan PTS," ungkapnya. 

Selain itu, menurut Fikri, banyak PTS yang meminta perimbangan keuangan negara APBN dalam sektor pendidikan tinggi di tanah air.

Selama ini anggaran yang dialokasikan untuk PTN mencapai 96 persen, sedangkan alokasi PTS hanya 4 persen.

Padahal 90 persen jumlah pendidikan tinggi yang ada mayoritas adalah PTS.

Termasuk dari jumlah mahasiswa, PTS mencapai 72 persen, sedangkan PTN hanya 28 persen.

"Pemerintah harus hadir dan intervensi untuk keseimbangan anggaran pendidikan tinggi yang ada di Indonesia," jelasnya. (fba)

Sumber: Tribun Jateng
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved