Upaya Pengentasan Kemiskinan di Jateng Dapat Sorotan, Dewan Ingatkan Soal Akurasi Data

“Kalau by name butuhnya jamban, ya dikasih jamban, butuhnya hanya jamban jangan kasih perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Belum lagi kalau dicarikan CSR atau lembaga filantropi, jadi lebih akurat. Data ini penting untuk penentuan program pengentasan ke depan. Apalagi ini infonya Jateng juga akan membuat Data Terpadu Jateng, kita nantikan seperti apa,” ujarnya.

Senada dengan Endry, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Ida Nurul Farida juga mengatakan pentingnya data yang valid dan berkelompok. Menurut dia pengelompokan atau rincian singkat dari jenis kemiskinan yang ada akan sangat mempermudah pemerintah untuk membuat program dan mempermudah masyarakat untuk membantu mengawasinya.

Ia menilai peran serta masyarakat langsung untuk pemenuhan DTKS sangatlah diperlukan. Hal itu bisa dimulai dari pengusulan, validasi, penyaluran program, hingga pengawasannya.

“Data itu harus kita dorong, kita fasilitasi dengan prinsip peran aktif dari masyarakat. Karena bagaimanapun itu kewajiban semua pihak agar program tepat sasaran dan kemiskinan terangkat dari daerah tersebut,” harap Ida.

Ia juga mendorong adanya program yang sustainable berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dari target program, sehingga tidak menyisakan tugas lain di kemudian hari. Mengingat ada beberapa program yang malah membuat warga masuk ke dalam lingkaran sistem kemiskinan.

Sementara Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan dan selalu berada di bawah angka TPT nasional. Pada 2018, jumlah angkatan kerja 18,06 juta dengan pekerja 17,25 juta. 2019, jumlah angkatan kerja 18,26 juta dengan pekerja 17,44 juta. 2020, angkatan kerja 18,75 juta dan pekerja 17,54 juta.

Kemudian pada tahun 2021 atau saat pandemi Covid-19, jumlah angkatan kerja Jateng 18,26 juta dengan pekerja 17,44 juta. Kemudian, angkatan kerja Jateng naik lagi pada tahun 2022 dengan 19,47 juta dan jumlah pekerja 18,39 juta dengan pekerja formal 7,33 juta (39,84 persen) dan pekerja informal 11,06 juta (60,16 persen).

BPS mencatat, pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.

Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya Covid-19. Kemudian pada 2022, Jateng berangsur memulihkan dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.()