Upaya Pengentasan Kemiskinan di Jateng Dapat Sorotan, Dewan Ingatkan Soal Akurasi Data

TRIBUNJATENG.COM - Upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Jateng mendapat sorotan dari anggota dewan.

Seperti diketahui tahun 2023 menjadi tahun terakhir program pembangunan yang memprioritaskan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menjelaskan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ini tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemprov Jateng.

Baca juga: Aplikasi Penghasil Uang YouTube Shorts, Upload Video Pendek Dapat Cuan Untung

Baca juga: Cegah Kekerasan Seksual di Sekolah, Disdikbud Batang Siapkan Perbup dan Gelar Tes Psikologi Guru

Baca juga: Alhamdulillah, Harga BBM Pertamina Turun se-Indonesia, Ini Harga Jateng & Jakarta per 17 Mei 2023

“Kemiskinan masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Jateng, sehingga perlu upaya untuk mencapai target,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Pihaknya merinci, dokumen RKPD tahun 2023 menyebutkan, angka kemiskinan di Jateng pada tahun 2023 ditargetkan turun di angka 9,86 persen hingga 9,05 persen.

Namun, data terakhir dari BPS Jateng menyebutkan, angka kemiskinan di Jateng masih 10,93 persen.

Dari data tersebut, masih ada 3.831.440 penduduk Jateng yang terjerat problem kemiskinan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemprov Jateng diharapkan dapat fokus menggarap program pengentasan kemiskinan.

"Yang paling penting tentu akurasi data. Karena jika data tak valid atau tak update, upaya pengentasan kemiskinan tentu tak bisa maksimal," tegasnya.

Heri menambahkan dari tahun lalu, ia sudah selalu mengingatkan Pemprov Jateng agar mengedepankan validitas data supaya lebih terarah.

"Selalu saya ingatkan bahwa data adalah kunci. Jika data di nomor sekiankan tentu tidak bisa seperti yang kita harapkan bersama hasilnya," imbuhnya.

Senada dengan Heri, Komisi E DPRD Provinsi Jateng juga menyoroti soal pentingnya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena, data itu menjadi salah satu komponen untuk menyusun rencana pengentasan kemiskinan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Endriyaningsih, saat berdiskusi bersama jajaran Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, baru-baru ini. Pada kesempatan itu, ia juga berharap, dengan validasi DTKS, tidak ada potensi selisih atau ada warga yang belum terdata.

“Update, kriteria, verifikasi, sampai validasi menjadi penting. Oleh karenanya kami ingin mendengar dari Kabupaten Wonogiri, muatan lokal seperti apa yang dilakukan terhadap DTKS. Data itu salah satu aset penting dan untuk mendapatkannya mahal tapi kalau datanya kacau jatuhnya lebih mahal lagi,” ungkap Endry, Wakil Rakyat dari Dapil Magelang dan Boyolali.

Endry menggambarkan, bagaimana penggunaan data untuk penentuan tindakan atas kemiskinan by name. Sehingga program yang ada, atau yang dicarikan bisa tetap sasaran.