Tak Bisa Bayar Tagihan Sebesar Rp 33 Juta Selama 3 Bulan, Aliran Listrik KONI Diputus PLN

TRIBUNJATENG.COM, PALEMBANG - Tak bisa bayar tagihan listrik, kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumsel gelap gulita.

Induk organisasi olahraga itu menunggak tagihan rekening listrik sebesar Rp 33 juta yang merupakan akumulasi tiga bulan.

PLN pun terpaksa memadakam aliran listrik kantor KONI di Jalan Jenderal Sudirman Palembang tersebut.

Baca juga: Dapat Bonus dari KONI Jateng Atlet Peraih Medali Emas di SEA Games Curhat Ingin Jadi PNS ke Ganjar

Imbas tak adanya aliran listrik di kantor KONI Sumsel, para pegawai pun terpaksa bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH).

Sekum KONI Sumsel, Ir Suparman Romans mengungkapkan bahwa pihaknya tak ada uang untuk membayar tunggakan listrik tersebut. Maka mau tidak mau aliran listrik pun harus dipadamkan oleh pihak PLN.

"Sudah tiga minggu listrik di KONI Sumsel padam. Kenyataannya duit kita tidak ada. Kita pengurus sudah menutupi untuk bulan Januari, Februari bisa nalanginya" katanya, Kamis (18/5/2023).

Kemudian sejak bulan Maret, April sudah tidak sanggup lagi pengurusa untuk menalanginya. Saat ini pihak KONI sedang memproses pengajuan anggaran ke Gubernur Sumsel, melalui Dispora Sumsel untuk pencairan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dana KONI Sumsel 2023.

"Kemarin kita sudah koordinasi dengan pengurus lagi untuk kumpulkan talangan lagi. Ini kita masih kumpulkan. Ini sudah masuk tiga bulan nunggak listrik sekitar Rp 33 juta.

Kalau sebulan itu tagihan sekitar Rp 13 juta. Tapi karena sebulan terakhir ini listrik dipadamkan jadi agak turun tagihannya," terangnya. 

Meski listrik di KONI Sumsel padam, namun Suparman Romans mengaku para pegawai KONI Sumsel tetap bekerja, namun pekerjaan tersebut dilakukan dari rumah.

Diakui Suparman selama diputusnya aliran listrik di kantor KONI Sumsel, kerja pelayanan tidak bisa maksimal karena semua administrasi menggunakan komputer. 

"Makanya kita buat kebijakan kawan-kawan standby saja di KONI mana yang ada dokumen untuk kita layani kita bawa ke rumah dulu, dikerjakan di rumah," paparnya. 

Stafsus Walikota Palembang Bidang Generasi Muda mengatakan informasi dari Dispora Sumsel, proses NPHD baru naik ke Gubernur.

Dan itu biasanya tidak langsung cair. Karena setelah nantinya persetujuan baru berkas tersebut akan turun lagi. 

"Barulah nanti Dispora bersurat untuk pencairan. Diperkirakan seminggu hingga dua minggu lagi," katanya. 

Baca juga: Kukuhkan Kontingen Blora, KONI Targetkan 10 Besar Porprov dan Meraih 25 Medali Emas

Mantan Ketua Umum KONI Kota Palembang ini juga menjelaskan dengan belum cairnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dana KONI Sumsel 2023, otomatis dana pembinaan juga ikut mandek. 

"Ya pastilah (ikut mandek). Karena semua anggaran di dana hibah itu. Dana pembinaan atlet-atlet yang unggulan, untuk Kejurnas, semua masih menunggu dan kita jelaskan apa adanya faktanya mang seperti itu.

Karena kalau kita mau mencari dana talangan nanti jadi masalah lagi," jelasnya. 

Ia juga menerangkan memang jadwal pencairan dana hibah untuk KONI setiap tahun itu paling cepat di bulan Mei. 

"Itu sudah menjadi tradisi paling cepat cairnya bulan Mei. Kemarin kan mestinya berbarengan dengan NPCI di awal Mei.

Tapi karena ada revisi penyesuaian karena ada koreksi juga masukan dari Dispora untuk komposisi RKA-nya itu.

Dari koreksi inilah jadi memakan waktu. Baru selesai seminggu yang lalu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Kadispora. Nah ini baru naik berkas itu," terangnya. 

Suparman mengatakan dana tersebut tidak bisa diantisipasi untuk ditalangi lantaran jumlahnya cukup besar sebelum pencairan. 

"Karena dananya besar. Kalau barangkali cuma sejuta dua juta masih bisa kita. Ini juga pengurus, staf belum ada yang menerima mengganti transport atau honor sejak bulan  Januari hingga sekarang," katanya. 

Baca juga: Gandeng Event Organizer, KONI Jateng Rinci Proses Pengambilan Api Porprov di Mrapen

Sebetulnya kata Suparman kondisi ini sangat prihatin termasuk staf karyawan KONI namun masih sabar menunggu pencairan. 

"Ya seperti itulah mau diapakan lagi. Memang ini harus dipahami juga oleh pihak-pihak luar bahwa bukan dana ini tidak standby, tidak ready dari Januari.

Kita tidak menyalahkan pihak mana, kondisinya memang seperti itu," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Sripoku.com dengan judul Listrik KONI Sumsel Diputus PLN Gegara Nunggak Bayaran Rp 33 Juta, Pegawai Terpaksa Kerja dari Rumah