Pada 2004, Panglima TNI Copot Anak Buah karena Kasus di Ponpes Al Zaytun Indramayu

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sejumlah kontroversi membuat Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mendapat sorotan tajam.

Belum lama ini, massa yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat (FIM) menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes Al-Zaytun diusut tuntas.

Massa juga mendesak pengusutan dugaan tindak pidana pemerkosaan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Syekh Panji Gumilang.

Baca juga: Mantan Pengurus Ungkap Ajaran Sesat Ponpes Al Zaytun Indramayu: Makar, Pemerasan, hingga Pelacuran

Sebetulnya, sorotan negatif terhadap Ponpes Al-Zaytun ini bukan kali pertama terjadi.

Jauh ke belakang, tepatnya ketika berlangsungnya Pemilu 2004, Ponpes Al-Zaytun pernah membuat geger masyarakat yang turut menyeret TNI.

Mobilisasi massa

Dalam pesta demokrasi 2004 silam, TNI dituding tidak bisa menjaga netralitasnya karena turut memobilisasi ribuan massa menggunakan 21 bus Mabes TNI untuk mencoblos di Ponpes Al-Zaytun.

Dikutip dari Harian Kompas edisi 8 Juli 2004, kasus ini bermula ketika seorang warga Jakarta Selatan bernama Emut Muhtar menghubungi seorang pegawai negeri sipil bernama Isna, sopir Satuan Angkutan Denma Mabes TNI.

Emut bermaksud menyewa bus dengan harga Rp 940.00 per unit untuk keperluan pengajian di Ponpes Al-Zaytun.

Isna lalu menghubungi sopir lain yang menyimpan kendaraan di rumahnya masing-masing.

Pada 4 Juli 2004, 21 bus dibawah koordinasi Isna berangkat dari tiga titik penjemputan yaitu Lebak Bulus, Pondok Pinang, dan Kalibata menuju Ponpes Al-Zaytun.

Begitu sampai, bus kembali ke rumah sopir masing-masing.

Tanggal 5 Juli, seusai pencoblosan, 21 bus kembali menjemput massa yang sebelumnya diantar untuk dibawa ke tempat pemberangkatan.

Kasus mobilisasi massa ini sampai ke telinga Panglima TNI kala itu, Jenderal Endriartono Sutarto.

Endriartono langsung mencopot Komandan Satuan Angkutan Markas Besar TNI dari jabatannya.