Program SERASI di Kabupaten Semarang Bisa Percepat Pelayanan Publik dan Kinerja ASN Lebih Fleksibel

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang berupaya membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi lebih baik lagi.

Satu di antaranya dengan meluncurkan akselerasi implementasi SPBE Menuju Flexible Working Arrangement Kabupaten Semarang atau yang juga disebut SERASI. 

Peluncuran SERASI dilakukan oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di Ungaran, Selasa (27/6/2023). 

Pemrakarsa SERASI sendiri adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Wiwin Sulistyowati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang.

Menurut Wiwin, program itu bisa mendukung para pegawai untuk bisa bekerja di mana saja, kapan saja tanpa terbatas jarak dan waktu.

Penerapannya sendiri menggunakan e-office, seperti hal pelayanan administrasi masyarakat, surat menyurat dan berbagi data yang menjadi terintegrasi.

“Selain mempercepat pelayanan kita juga bisa menghemat anggaran, sebab surat menyurat tidak harus dicetak dengan tanda tangan basah sehingga bisa ditandatangani secara elektronik di mana saja dan kapan saja, cukup pakai sistem operasi Android,” kata dia.

Wiwin menambahkan, penerapan tanda tangan elektronik di Pemkab Semarang sendiri sudah mendapat pengesahan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penerapan e-office tersebut tidak hanya berupa surat menyurat saja.

Nantinya, akan ada penerapan satu data yang terintegrasi antar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

“Masing-masing OPD bisa menerapkan SPBE dan satu aplikasi sudah bisa mengintegrasikan seluruh OPD,” imbuh Wiwin.

Upaya lain untuk memperlancar akselerasi flexible working tersebut, Wiwin juga menggelar bimbingan teknis untuk camat, lurah dan kepala desa dan dilakukan secara bertahap.

Dia berharap SERASI bisa berkontribusi dalam reformasi birokrasi menuju ke arah yang lebih baik lagi.

Menurut Wiwin, sistem elektronik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik saat ini masih dalam level cukup, artinya masih memiliki sejumlah kelemahan dan perlu inovasi baru.

Beberapa di antara kelemahan itu meliputi sejumlah dinas yang kesulitan dalam berbagi data dan sistem berbasis elektronik di Kabupaten Semarang yang belum terintegrasi antar OPD dan masih berjalan secara parsial.