Program SERASI di Kabupaten Semarang Bisa Percepat Pelayanan Publik dan Kinerja ASN Lebih Fleksibel

Wiwin mencontohkan, sistem di Satpol PP dan Damkar dalam mendata angka penanganan kedaruratan di Kabupaten Semarang sendiri masih bersifat manual.

Selain itu, lanjut dia, sejumlah OPD tidak meminta rekomendasi pada Diskominfo saat melakukan perencanaan pengadaan sistem informasi sehingga platform software masih beragam.

Menurut Wiwin, OPD juga bergantung dalam pengembangan dan pemeliharaannya pada pihak ketiga dan tidak diserahkan kepada Diskominfo.

“Sehingga database berada pada server yang terpisah pada masing-masing OPD yang menyebabkan kesulitan untuk mengintegrasikan data,” imbuh Wiwin.

Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan bahwa Pemkab Semarang terus berbenah mengikut perkembangan zaman.

Dia ingin semua data di masing-masing OPD dan desa atau kelurahan bisa menjadi satu di Diskominfo.

“Tentunya ini harus ada kerjasama antara OPD dengan desa atau kelurahan, harus saling membantu dan saling mengisi,” katanya.

Bupati menambahkan, data yang akurat dan lengkap memudahkan masyarakat untuk mencari informasi. 

Data yang akurat itu, lanjut dia, juga memudahkan pemerintah daerah bersama DPRD dalam mengambil arah kebijakan ke depan. 

“Kalau datanya tidak valid dan akurat, kebijakan yang kita ambil tentu tidak bisa optimal.

Jadi, adanya satu data akan sangat membantu,” pungkas dia. (*)