Begini Jawaban Bupati Arief Rohman Terkait 16 Poin Catatan DPRD Blora

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora mengupayakan percepatan penyerapan anggaran pada tahun ini, terutama untuk realisasi fisik dan keuangan.

Diharapkan langkah itu akan berimbas pada aktivitas pembangunan yang berjalan lebih cepat, terarah, tepat waktu dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Blora Arief Rohman saat menjawab pandangan umum dari Fraksi gabungan DPRD Blora, Senin (3/7/2023).

Fraksi gabungan DPRD Blora terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) , Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Fraksi gabungan yang diwakili oleh Irma Isdiani menyampaikan 16 poin catatan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

"Kami berupaya melakukan percepatan penyerapan anggaran agar dapat meminimalkan SiLPA pada akhir tahun," ucap Arief Rohman di Ruang Pertemuan DPRD Kabupaten Blora, Senin (3/7/2023).

Baca juga: DPRD Blora Beri 16 Catatan Terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Ini Isinya

Terkait masukan agar Pemkab Blora menyediakan bibit bantuan ternak dan unggas, pihaknya akan meninjau lagi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kondisi wilayah, iklim dan faktor lainnya.

Pihaknya ingin agar progam itu diterima masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan dan terus diupayakan agar tepat sasaran. 

Untuk menghindari terjadinya gagal panen, pemberian bantuan bibit unggul akan lebih disesuaikan dengan kontur tanah dan yang tidak rentan terhadap hama tanaman.

Selain itu juga telah disesuaikan dengan calon petani dan calon lokasi penerima bantuan berdasarkan pengamatan petugas penyuluh lapangan.

"Sehingga varietas benih yang diterima sesuai dengan lokasi yang diusulkan.  Keberhasilan panen ini tentu akan sangat berdampak baik terhadap penurunan angka stunting dan bisa meningkatkan IPM di Blora," terangnya.

Dikatakannya, pihaknya akan memperhatikan dan melaksanakan mandatory spending paling utama dalam bidang pendidikan.

Pihaknya akan terus nengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan ketersediaan sarana prasarana sekolah.

"Untuk masa selanjutnya, akan sangat baik bila tercipta sinergi dan koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Program dan kegiatan OPD akan diinformasikan lebih jelas kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat," ungkapnya.

Terkait dengan pengelolaan BUMD, ke depan pemkab akan melakukan pembenahan manajemen BUMD. Terutama bagi BUMD yang kurang sehat, sehingga dapat terus menghasilkan PAD.