Amerika dan Sekutu Menentang Resolusi Cegah Kebencian Agama Oleh PBB

TRIBUNJATENG.COM, JENEWA - Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah meloloskan sebuah resolusi yang mendesak negara-negara untuk menangani, mencegah, dan menuntut tindakan serta advokasi kebencian agama. Resolusi itu disahkan setelah insiden pembakaran Alquran di Swedia.

Meski telah diloloskan, resolusi ini ditentang keras oleh AS, Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya.

Mereka berpendapat, resolusi ini bertentangan dengan undang-undang kebebasan berbicara.

Sebagaimana diberitakan The Guardian, resolusi tersebut disahkan pada Rabu (12/7/2023), dengan 28 negara memberikan suara setuju, 12 negara memilih menolak, dan tujuh negara abstain.

Pada bulan lalu, seorang pengunjuk rasa kelahiran Irak menimbulkan kemarahan publik setelah merobek halaman-halaman Alquran di Swedia.

Dia lalu menyeka sepatunya dengan beberapa halaman kitab suci umat Islam tersebut dan membakar beberapa halaman lainnya di luar sebuah masjid di Stockholm pada hari raya Idul Adha.

Imbasnya, Kedutaan Besar Swedia di Baghdad sempat diserbu dan Iran menunda pengiriman duta besar baru ke Stockholm.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pun mengutuk pihak berwenang Swedia serta meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa untuk memperdebatkan masalah tersebut.

Turkiye juga mengungkapkan kemarahannya. Beberapa protes serupa sebelumnya terjadi di Stockholm dan Malmö. Polisi Swedia telah menerima lebih banyak permohonan dari orang-orang yang ingin membakar teks-teks keagamaan, termasuk Alquran, Alkitab, dan Taurat.

Berbicara di hadapan dewan PBB pekan lalu, Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari mengatakan, tindakan-tindakan seperti itu merupakan hasutan kebencian, diskriminasi, dan kekerasan agama. Para menteri dari Iran, Arab Saudi, dan Indonesia juga menyuarakan hal yang sama.

Eropa Menentang

Negara Barat membela Meskipun mengutuk keras pembakaran tersebut, negara-negara Barat membela kebebasan berbicara. Utusan Jerman menyebutnya sebagai provokasi yang mengerikan.

Namun, dia mengatakan bahwa kebebasan berbicara juga berarti mendengarkan pendapat yang mungkin hampir tak tertahankan.

Utusan Perancis mengatakan, hak asasi manusia adalah tentang melindungi manusia, bukan agama dan simbol.

Setelah pemungutan suara atas resolusi tersebut, utusan AS untuk Dewan HAM PBB, Michèle Taylor, mengatakan dengan lebih banyak waktu dan diskusi terbuka, sebuah konsensus dapat dicapai.