Pria Maroko Dipenjara 5 Tahun karena Kritik Kebijakan Raja di Facebook

TRIBUNJATENG.COM, RABAT - Di Maroko, seorang pengguna internet dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena mengkritik raja di Facebook.

Kritik tersebut terkait normalisasi hubungan negara itu dengan Israel.

Said Boukioud, 48 tahun, dipenjara pekan ini karena unggahannya yang mengecam normalisasi dengan cara yang dapat ditafsirkan sebagai kritik terhadap raja.

Baca juga: Gaji Wanita Ini Berkurang 90 Persen gara-gara AI

Ini disampaikan pengacara El Hassan Essouni, seraya menambahkan bahwa dia telah mengajukan banding.

Dilansir dari Guardian, di bawah konstitusi negara itu, urusan luar negeri adalah hak prerogatif raja, Raja Mohammed VI.

Maroko dan Israel menormalkan hubungan pada Desember 2020 sebagai bagian dari Perjanjian Abraham yang didukung AS.

Putusan pengadilan Casablanca keras dan tidak dapat dipahami, kata pengacara tersebut.

Dia menambahkan bahwa meskipun kliennya menyatakan penolakannya terhadap hubungan dengan Israel, dia tidak berniat untuk menyinggung perasaan raja dengan melakukan hal tersebut.

Unggahan di Facebook tersebut berasal dari akhir tahun 2020, ketika Boukioud tinggal dan bekerja di Qatar.

Dia menghapus unggahan tersebut dan menutup akunnya ketika mengetahui bahwa dia dituntut di Maroko, kata pengacara tersebut.

Boukioud dihukum berdasarkan pasal 267-5 KUHP, yang menetapkan hukuman penjara antara enam bulan hingga dua tahun bagi siapa saja yang merongrong monarki.

Namun hukuman tersebut dapat ditingkatkan menjadi lima tahun jika pelanggaran dilakukan di depan umum, termasuk melalui media elektronik.

Para aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa undang-undang tersebut menghalangi kebebasan berekspresi, dan kata-katanya tidak merinci secara tepat apa yang dapat dianggap sebagai serangan terhadap kerajaan.

Sejak menormalisasi hubungan, Maroko dan Israel telah meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk keamanan, perdagangan, dan pariwisata.

Namun tidak semua warga Maroko mendukung hal ini, terutama sejak naiknya koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh perdana menteri Benjamin Netanyahu ke tampuk kekuasaan pada bulan Desember tahun lalu.