Rasionalisasi Anggaran, Pemkab Blora Pangkas Perjalanan Dinas dan Kegiatan Sosialisasi

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora melakukan rasionalisasi anggaran.  Hal tersebut berkenaan dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 /PMK.07/2022 yang tidak memperkenankan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembiayaan PPPK tahun 2021.

Kepala BPPKAD Blora Slamet Pamudji mengatakan jika berdasarkan PMK itu DAU ditentukan penggunaannya. 

Dalam keterangan lebih lanjut berdasarkan peraturan yang keluar pada Desember 2022 itu, menurutnya DAU yang seharusnya bebas penggunaannya menjadi terbatas. 

"Padahal Desember awal 2022 kami sudah menyelesaikan APBD 2023. Tapi PMK keluarnya di akhir. Sehingga kami harus menyesuaikan," ungkap Slamet Pamudji kepada tribunmuria.com di kantornya, Rabu (9/8/2023).

Dikatakannya, sesuai PMK itu DAU hanya bisa untuk membiayai PPPK untuk pengadaan 2022 dan 2023. 

Sementara untuk PPPK pengadaan 2021 tidak boleh dianggarkan dari DAU 2023. 

"Padahal semula sudah disepakati dialokasikan dari DAU. Karena tak bisa dialokasikan maka dana Rp 60 miliar yang terancam tak bisa cair," terang Slamet Pamudji.

Mumuk sapaan akrabnya mengatakan, karena dana tersebut tidak bisa cair, maka pemkab harus melakukan rasionalisasi anggaran untuk menambal dana yang tidak bisa cair itu. 

"Makanya kami adakan rasionalisasi. Pengaruhnya bagi kegiatan jelas ada. Tetapi tidak mengambil kegiatan infrastruktur," tandas Slamet Pamudji.

Beberapa anggaran yang akhirnya dipangkas yakni seperti kegiatan rutin perjalanan dinas, makan dan minum, hingga agenda sosialisasi kegiatan. 

Pos-pos tersebut dipilih lantaran dianggap tidak terlalu berdampak ke masyarakat. 

"Untuk solusi kami juga memaksimalkan pendapatan. Di antaranya dari dana transfer. Termasuk PAD. Untuk PAD tahun ini kami maksimalkan dan tambah Rp 10 miliar," pungkas Slamet Pamudji. (Kim)

Baca juga: Berhasil Transformasi BUMN Jadi Pendongkrak Elektabilitas Cawapres Erick Thohir

Baca juga: Ini Rincian Donasi Rp 2,4 M yang Diminta Denise Chariesta: Paling Lambat 15 Agustus

Baca juga: Menteri Terbaik Pilihan Jokowi, Erick Thohir Figur Cawapres Kuat 2024

Baca juga: Erick Thohir Cawapres Berkinerja Terbaik Semakin Dipilih Masyarakat di Pemilu 2024