Buntut Minta Komisi Pencairan Dana FKK dan PKK, Lurah Tawang Mas Rusmanto Dicopot

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Aksi minta komisi pencairan dana Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) dan TP Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)  yang dilakukan Rusmanto Lurah Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat berujung pencopotan jabatan.

Rusmanto dipindah menjadi staf.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Mukhamad Khadik mengatakan kasus pungli yang dilakukan lurah Tawang Mas itu menjadi perhatian Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan menginstruksikan laporan yang tersiar di media massa.

Baca juga: Dituding Pungli Rp 1 Juta ke Kader FKK dan PKK, Lurah Tawangmas Rusmanto: Cuma Guyon

Laporan itu langsung ditindak lanjuti oleh inspektorat.

"Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti Inspektorat, jadi betul atau tidak ini kan perlu ada pemeriksaan secara detail oleh Inspektorat dan hasilnya sudah dilaporkan ke Ibu Wali Kota, kemudian turun untuk kami tindaklanjuti," ujar pria yang juga menjabat Asisten I Administrasi Pemerintahan Pemkot Semarang, Kamis (31/8/2023).

Menurutnya hasil pemeriksaan inspektorat Rusmanto disimpulkan terbukti melakukan pungli.

Tidak hanya itu perbuatan yang dilakukan mantan Lurah Tanjung Emas itu tergolong kategori berat.

Rusmanto diberi sanksi dicopot jabatannya dari Lurah dan distafkan di Dinpora.

"Surat keputusan pencopotan sudah diteken dan diserahkan kepada Rusmanto pada Senin, 28 Agustus 2023. Saat ini yang bersangkutan secara formal sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala kelurahan, dan dipindah ke staf Dinpora. Untuk pengganti, otomatis nanti akan ditunjuk Plt, nanti kami akan koordinasi dengan kepala wilayah, Pak Camat," jelasnya. 

Sebelumnya Oknum lurah di Kecamatan Semarang Barat diduga melakukan pungutan liar terhadap kader Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) dan penggerak PKK di wilayah Tawangmas. 

Oknum lurah itu diketahui dari kantor kelurahan Tawang mas.

Lurah itu diduga meminta komisi karena telah membantu mencairkan dana kegiatan terhadap kader FKK dan PKK berinisial E.

Pungli itu terjadi pada akhir Desember 2022 dan awal 2023.

Hal itu dibuktikan adanya  tiga kuitansi tanda terima uang total Rp 1.400.000 yang ditandatangani lurah itu.

Dua kuitansi tertanggal 29 Desember 2022 disebutkan dari FKK dan PKK.

Masing-masing besaran dua kuitansi itu Rp 200 ribu.

Kemudian satu kuitansi tertanggal 3 Januari 2023 tertulis dari ketua FKK untuk pak Lurah sebesar Rp 1 juta.

Tidak hanya itu oknum Lurah meminta komisi pencairan secara terang-terangan melalui percakapan whatsapp pada 3 Januari 2023. Pada percakapan itu sempat terjadi tawar menawar antara lurah dan E.

Pada percakapan itu awalnya E hendak memberikan uang kepada lurah itu sebesar Rp 400 ribu. Namun lurah keberatan dan meminta Rp 1 juta.

"Lah kok 400... mbok sejuta sisan to yooo...Mosok FKK duweke akih (uangnya banyak) Rp 50 jt," ujarnya lurah itu kepada R melalui pesan whatsaap.

Atas permintaan itu, E tetap berusaha menego lurah besaran uang yang akan diberikan sebesar Rp 500 ribu karena FKK akan membeli seragam baru. Lurah itu bersikukuh tetap meminta Rp 1 juta.

"Sorii ya konco2ku lurah kui...malah ntuke seko FKK 10 persen...loo,sg paling sitik 5 % ...do crito aku. Mosok aku mong nggopeek,,,ra mesakke (maaf ya teman-temanku lurah itu malah dapat dari FKK 10 % , yang paling sedikit 5 % , semua cerita ke saya. Mosok aku cuma Rp 500 ribu, tidak kasihan aku," tutur lurah pada whatsapp tersebut dengan emoticon sedih dan menangis. 

Saat ditemui tribunjateng.com, E menuturkan sebelum mencairkan dana itu, terlebih dahulu kader menggelar kegiatan dengan biaya sendiri. Hasil kegiatan itu dilaporkan dalam surat pertanggungjawaban (SPJ).

"SPJ itu ditandatangani pak lurah.  Sebagai bukti  terima kasih karena dibantu membuatkan SPJ selama satu tahun lurah meminta komisi," tuturnya, Rabu (9/8/2023).

Dirinya membenarkan lurah itu meminta uang secara terang-terangan melalui chat whatsaap. Pada percakapan sempat terjadi tawar menawar.

"Awalnya bisa saya mengasih Rp 400 ribu. Lalu dijawab lurah sing liyo ae (lurah yang lain aja) 5 sampai 10 persen. Genepi sak juta lakwes (genapin Rp 1 juta aja). Akhirnya saya kasih Rp 1 juta," ujarnya.

Ia mengatakan oknum lurah itu juga meminta uang Rp 200 ribu untuk kas kelurahan. Uang itu diberikan secara tunai. Pihaknya meminta bukti kwitansi yang ditandatangani lurah.

Mung Guyon

Rusmanto membenarkan meminta uang kepada E kepada kader FKK sebesar Rp 1 juta.

Namun uang itu tidak digunakan untuk keperluan pribadi melainkan untuk keperluan kader FKK lainnya yang tidak mendapat uang transpor setiap kegiatan.

"Anggota FKK itu tidak mendapat uang transpor selama satu tahun. Uang itu saya berikan kader lain dan diketahui E. Saya tandatangani kwitansi setelah mendapat uang dari E," ujarnya kepada tribunjateng.com, Rabu (9/8/2023).

Dia mengatakan uang Rp 1 juta itu dibagikan kepada 7 kader FKK. Besaran yang diberikan 6 kader mendapatkan Rp 150 ribu dan 1 kader mendapatkan Rp 100 ribu.

"Kalau honornya berapa saya tidak tahu. Karena E tidak pernah memberitahu," katanya

Terkait kwitansi uang PKK, dia mengaku mendapat bantuan untuk melengkapi membeli alat tulis kantor (ATK).

Besaran uang yang diterimanya sebanyak dua kali masing-masing Rp 200 ribu.

"Itu bantuan ibu-ibu PKK sebesar Rp 200 ribu untuk ATK. Karena awal tahun anggaran belum turun. Bantuan PKK itu ditulis E dalam kwitansi dan saya tandatangani," ujarnya.

Baca juga: Sertijab Kapolsek Undaan Kudus, Sebelumnya AKP Rusmanto Kini Diganti Iptu Kanan

Mengenai percakapan chat whatsaap meminta komisi 5 hingga 10 persen dari pencairan, ia mengaku hanya bercanda.

Dia hanya memberikan gertakan terhadap E agar uang transpor FKK diberikan.

"Kalau chat mung guyon (hanya bercanda). Iku hanya kanggo gertak (itu hanya buat menggertak). Kalau cuma Rp 500 ribu kader yang lain dapatnya berapa," tanyanya. (*)